Pemkab Purbalingga Makin Serius Garap Standarisasi Produk UMKM, Mulai dari Knalpot Hingga Pariwisata

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga makin serius menstandarkan berbagai sektor. 

Hal itu terlihat dari kedatangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Purbalingga dalam rangka memberikan sosialisasi Standarisasi Produk bagi UMKM Purbalingga, Rabu (30/3/2022) di aula UPTD Logam Purbalingga.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ardiles dari kantor BSN perwakilan Jawa Barat menyatakan memberikan pengertian kepada pelaku UMKM di Purbalingga akan pentingnya standarisasi produk. 

Menurutnya, produk UMKM yang berlabel SNI akan lebih dipercaya konsumen sehingga mendatangkan multiplier effect yang nyata bagi mereka.

"Pelaku UMKM harus tahu standarisasi dari produk yang mereka keluarkan. 

Hal ini akan banyak mendatangkan benefit yang nyata," katanya sebagaimana dalam rilis kepada Tribunbanyumas.com.

Kepala Dinperindag Purbalingga, Johan Arifin dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa ke depan tidak hanya produk UMKM yang akan distandarisasi dari BSN. 

Tempat layanan publik yang berbasis ekonomi seperti pasar milik Pemkab juga akan distandarisasi seperti pasar Segamas, Bukateja dan Bobotsari.

"Tidak hanya pasar besar tersebut. 

Ke depan juga bisa saja pasar badhog yang merupakan pasar kuliner khas Purbalingga dan pasar Panican juga akan distandarisasi," katanya. 

Standarisasi mencakup infrastruktur dan layanan misalnya ketersediaan ruangan dan gedung penunjang seperti toilet bersih dan representatif, tempat ibadah di area pasar, ruang laktasi dan sarana lainnya harus terpenuhi. 

Image atau citra pasar yang kurang baik seperti toilet yang tidak representatif dan sebagainya harus diperbaiki agar pasar mendapatkan predikat SNI.

"Pasar yang bau, toilet yang tidak representatif harus diperbaiki agar mendapat SNI," ungkapnya. 

Secara terpisah Pemkab Purbalingga juga melakukan penandatanganan MoU dengan BSN di Graha Adiguna tentang program standarisasi produk. 

Hadir dalam penandatanganan MoU tersebut Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi yang menyatakan bahwa produk UMKM Purbalingga harus mendapat standarisasi sehingga ada peningkatan kualitas yang akan meningkatkan minat konsumen.