Pertamax Ditinggalkan Konsumen, Pengguna Pertalite Perlu Diseleksi
perbedaan harga antara BBM subsidi dengan nonsubsidi yang besar memicu peralihan konsumsi BBM RON 92 nonsubsidi Pertamax ke BBM subsidi Pertalite.
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax menjadi Rp 12.500/liter dari sebelumnya Rp 9.000/liter dinilai membutuhkan kebijakan tertentu, untuk mengantisipasi membludaknya pengguna Pertalite, menyusul harganya yang jauh lebih rendah.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, kendaraan dinas pemerintah ataupun BUMN seharusnya dilarang untuk mengisi BBM bersubsidi.
Selain itu, pemerintah dan Pertamina juga dapat melakukan seleksi kendaraan pribadi yang mengisi Pertalite.
“Misalnya kendaraan mewah dengan kapasitas mesin ataupun merek tertentu dilarang mengisi BBM bersubsidi. Pengawasan terhadap tindak kecurangan juga perlu diperketat,” katanya, melalui keterangannya, Minggu (3/4).
Sebagaimana diketahui, perbedaan harga antara BBM subsidi dengan nonsubsidi yang besar memicu peralihan konsumsi BBM RON 92 nonsubsidi Pertamax ke BBM subsidi Pertalite.
Harga Pertamax ditetapkan Rp 12.500/liter per 1 April 2022. Sedangkan harga Pertalite tetap Rp 7.650/liter, dan statusnya berubah jadi BBM Penugasan.
Josua menilai, kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite cukup baik untuk melindungi daya beli masyarakat.
Dengan ditetapkannya harga Pertalite, masyarakat masih memiliki opsi BBM murah di tengah tekanan ekonomi akibat covid-19.
“Pertamax memang layak dinaikkan harganya, mengingat konsumen dari Pertamax kecenderungannya adalah masyarakat menengah atas,” ujarnya.
Adapun, Yayan Satyakti, pakar ekonomi energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, menilai, potensi pengguna Pertamax shifting ke Pertalite cukup tinggi.
Karena itu, Yayan menyarankan ada pembatasan jumlah kuota Pertalite di daerah yang pendapatan per kapitanya tinggi.
”Misalnya Pertalite berada di wilayah perdesaan, sedangkan kawasan perkotaan semuanya Pertamax,” ucapnya, Minggu (3/4).
Andaikan di perkotaan ada kendaraan yang menggunakan Pertalite, Yayan menuturkan, peruntukannya bagi kendaraan berpelat nomor kuning atau transportasi umum.
Dengan demikian, Pertalite tetap ada di perkotaan, tetapi peruntukannya harus benar-benar efektif. “Kuotanya terbatas untuk transportasi publik,” jelasnya. (Kompas.com)
