Akun Medsos Diretas, Umumkan Unjuk Rasa BEM SI 11 April Batal

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Jelang aksi unjuk rasa 11 April telepon seluler Koordinator dan Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) diretas. Mereka mengaku kesulitan melakukan komunikasi menjelang aksi unjuk rasa.

"Untuk persiapan besok akhirnya kami berkomunikasi dengan nomor baru," ujar Koordinator bidang Media BEM SI, Luthfi Yufrizal, Minggu (10/4/2022).

Akun Koordinator BEM SI Kaharuddin juga diketahui telah diretas oleh pihak tak dikenal.

Dalam unggahan terakhir akun Instagram @kaharud_din, dimuat pernyataan bahwa aksi 11 April dibatalkan dengan alasan bulan suci Ramadhan dan kasus Covid-19.

Dalam keterangan unggahannya itu, akun koordinator Bem SI menuliskan permintaan mohon maaf.

“Maaf teman - teman seperjuangan sebelumnya bukan untuk mecederai perjuangan kalian, mungkin untuk melakukan aksi saat ini sangat tidak tepat. Jadi saya nyatakan aksi 11 April 202 dibatalkan. Kordinator pusat BEM SI, Kaharuddin HSN DM,” tulis Kaharuddin.

Menanggapi hal tersebut, akun Instagram aliansi @bem_si menyatakan dengan tegas bahwa aksi demonstrasi 11 April 2022 akan tetap dilaksanakan.

Dalam sejumlah unggahan cerita @bem_si, banyak simpatisan dan warganet menyatakan dukungan pada gerakan 11 April 2022 dan menyatakan apa yang diunggah oleh akun yang telah diretas itu sebagai hoax.

Luthfi juga menegaskan bahwa unjuk rasa tetap dilakukan dengan estimasi ribuan massa.

"Nanti kita kira-kira ada 1.000 masa dari kampusnya itu tersebar. Ada dari daerah-daerah juga merapat ke pusat dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dari Jateng, DIY juga ada, banyak," kata Luthfi.

Namun dia pun tidak menampik, apabila setelah maghrib aksinya nanti akan dibubarkan. Mereka tetap patuh dengan instruksi aksi yang sesuai dengan aturan.

"Kalau dari kita lebih menaati undang-undang, karena batas di undang-undang juga sudah ada. Kalau kita memaksakan malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Enam Tuntutan

Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4/2022). Ada enam poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal menyebutkan, poin pertama adalah mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.

"Karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara," kata Luthfi, Jumat lalu.

Selanjutnya poin kedua, mahasiswa menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran.

Tuntutan keempat adalah mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Tunutan kelima, mahasiswa mendesak Jokowi selesaikan konflik agraria di Indonesia.

Kemudian tuntutan terakhir, mahasiswa mendesak Jokowi-Ma'ruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampaye pada sisa masa jabatan.

Bantah Pelengseran

Dalam kesempatan itu, BEM SI juga membantah kabar yang menyebut bahwa aksi mereka adalah untuk menuntut Jokowi mundur dari kursi presiden.

Kabar liar itu sempat muncul di media sosial setelah adanya poster yang mengatasnamakan BEM SI dengan mencantumkan pernyataan "Turunkan Jokowi dan kroninya".

Koordinator BEM SI Kaharuddin memastikan bahwa poster tersebut hoaks.

"Belum ada poster aksi yang kami keluarkan," kata Kaharuddin.

"Di sini kami bukan untuk menggulingkan (Jokowi), kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini oposisi itu lemah," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tidak ditunggangi oleh kubu politik mana pun, tetapi murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa.

Independensi BEM SI dari kepentingan politik tertentu, kata dia, dapat dibuktikan lewat adanya kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan kepada Istana.

"Bisa dilihat, setiap BEM SI melakukan aksi, itu ada kajian dari tuntutan yang dibawa. Ketika ada kajian, maka tidak bisa digerakkan oleh siapa pun," ujar Kaharuddin.

Belum Izin

Polda Metro Jaya menyatakan belum menerima surat pemberitahuan dari pihak mana pun soal aksi unjuk rasa yang akan digelar di depan Istana Negara pada 11 April.

Kabid Humas Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyatakan bahwa aksi unjuk rasa tersebut bisa dibubarkan bila tidak memiliki izin resmi dari kepolisian.

"Tentunya ada UU Nomor 9 Tahun 1998, dalam pasal 15 dijelaskan, demo atau unjuk rasa yang tidak mendapat izin atau laporan kepolisian ini dapat dibubarkan," tegas Zulpan, Jumat.

Zulpan mengatakan, massa aksi unjuk rasa harus terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan dan permohonan izin kepada kepolisian paling tidak 3x24 jam sebelum pelaksanaan.

"Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998. Namun, sampai saat ini kami tidak menerima permohonan untuk penyampaian pendapat di muka umum yang dimaksud," kata Zulpan. "Saya sampaikan ke kelompok masyarakat, apabila ingin menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa, silakan sampaikan ke kepolisian," pungkasnya. (Tribun Network/den/wly/kps/Tribun Jateng Cetak)