Polisi Diminta Usut Kepemilikan Senjata Api dalam Kasus Penembakan Pegawai Dishub Kota Makassar

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Aparat kepolisian diminta mengusut kepemilikan dan perizinan senjata yang digunakan pelaku dalam kasus penembakan yang menewaskan pegawai Dinas Perhubungan di kota Makassar.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi.

"Warga sipil tidak boleh memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang. Kepolisian harus mengusut izin dan asal usul senjata api tersebut," kata Andi Rio kepada Tribun, Senin (18/4/2022).

Baca juga: Kepala Satpol PP Kota Makassar Jadi Tersangka Pembunuhan Pegawai Dishub, Terancam Hukuman Mati

Legislator Golkar asal Bone itu menjelaskan, kepemilikan senjata api tidaklah mudah dan harus melewati berbagai proses tes secara psikologis, kesehatan dan pelatihan menembak atau sertifikasi. 

Andi Rio menegaskan, kepemilikan senjata api bukan untuk arogansi atau melakukan aksi kejahatan bahkan menghilangkan nyawa seseorang, tentunya itu tidak dibenarkan.

"Kepemilikan izin senjata api sudah ditentukan oleh Peraturan Kapolri, Siapa saja yang boleh memiliki senjata api untuk olahraga dan bela diri," ucapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI itu meminta aparat kepolisian dapat mengungkap secara transparan apakah senjata api yang dipergunakan merupakan standart aparat kepolisian dan TNI atau senjata api non organik yang bukan standart TNI dan Polri.

"Jangan sampai aksi koboi jalanan semakin merebak dan banyak masyarakat yang khawatir," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komisi III Minta Kepolisian Usut Kepemilikan Senjata Api Dalam Kasus Penembakan Pegawai Dishub

Baca juga: Cinta Segitiga Berakhir Tragis, Ketiak Naja Ditembak Orang Suruhan Kepala Satpol PP