Gibran Tegaskan ASN Solo Dilarang Terima Parcel & Minta THR: Laporkan Jika Ada

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Aparatur sipil negara (ASN) atau PNS  di lingkungan Kota Solo jangan coba-coba menerima gratifikasi seperti parcel dan bingkisan menjelang Lebaran.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengingatkan parcel ataupun bingkisan yang kemungkinan besar banyak menjelang Hari Raya Idul Fitri merupakan gratifikasi.

"Ya pokoknya jangan lah, jangan menerima parsel, bingkisan, gratifikasi dalam bentuk apapun," kata Gibran, kepada TribunSolo.com, Jumat (22/4/2022).

Menurut suami Selvi Ananda itu, seharusnya jajarannya sudah memahami aturan tersebut dan tak melanggarnya.

"Yo wis do ngerti lah, kalau bisa jangan mengirim, jangan menerima," katanya.

Gibran sendiri menegaskan bakal ada sanksi para pelanggar.

Hanya saja dia tak mau menjelaskan secara rinci apa sanksi yang menanti.

Selain itu, hingga saat ini Gibran mengklaim belum ada laporan yang masuk terkait pelanggaran penerimaan gratifikasi.

"Sanksi ya nanti (pasti) ada, belum, belum (ada laporan), ya laporne wae nek ono (laporkan jika ada)," ungkapnya.

Larangan menerima gratifikasi sendiri sudah tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor: PW/1532/2022 tentang Pengendalian Gratifikasi dan Penggunaan Dinas pada Hari Raya Lebaran di Lingkungan Pemkot Solo Tahun 2022.

Ada beberapa poin yang tercantum dalam SE tersebut. Antara lain :

1. Tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

2. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh ASN, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

3. Terhadap seluruh penerimaan gratifikasi yang diterima agar melaporkan ke Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Inspektorat Solo untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.

5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

6. Kepala OPD dan BUMD agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan unit kerjanya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas ke luar kota selama hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tanggal 29 April sampai dengan 6 Mei 2022, jika melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(*)

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Larang PNS Solo Terima Parcel & Minta-minta THR, Gibran : Itu Bentuk Gratifikasi, Laporkan Jika Ada