Berita Pati

Ribuan Nelayan Pati Demo Besar-Besaran: Bu Menkeu, Jangan Bebani Kami Dengan PNBP Tinggi!

Ribuan orang yang terdiri atas nelayan dan pengusaha perikanan dari Juwana, Pati, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Pati, Sabtu (14/5/20

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Ribuan orang yang terdiri atas nelayan dan pengusaha perikanan dari Juwana, Pati, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Pati, Sabtu (14/5/2022).

Massa berjubel memenuhi Jalan DR Wahidin hingga area Alun-Alun Pati.

Aksi orasi dan penandatanganan pernyataan sikap dimulai sekira pukul 09.30 WIB.

Pergerakan massa dari Juwana ke Pati kota sempat menimbulkan arus lalu lintas di Jalan Raya Pati-Juwana tersendat.

Terdapat sejumlah tuntutan yang diserukan massa nelayan. Terutama ialah tuntutan agar pemerintah menurunkan indeks tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai terlalu tinggi.

Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 85 tahun 2021 yang berisi tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Bu Menkeu, Jangan Bebani Kami dengan PNBP yang tinggi," bunyi salah satu tulisan dalam spanduk yang dibentangkan nelayan.

Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait PNBP untuk subsektor perikanan tangkap dianggap para pengunjuk rasa terlalu memberatkan, mencekik nelayan.

Ada pula pengunjuk rasa yang membawa spanduk bergambar wajah Sri Mulyani yang disertai tulisan, "Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan RI, Nelayan Indonesia adalah Warga Asli Pribumi Indonesia. Lindungi kami!!!"

Saat berdemonstrasi, para nelayan juga membawa miniatur kapal nelayan.

Ini merupakan simbol karamnya kapal nelayan lokal akibat kebijakan pemerintah yang mereka nilai tidak berpihak pada mereka.

Massa demonstrasi ditemui langsung oleh sejumlah pejabat, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pati Edy Martanto, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah, Fendiawan Tiskiantoro.

Terdapat total tujuh tuntutan yang dibacakan oleh Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiyono.

Pertama, meminta pemerintah menurunkan indeks tarif PNBP pascaproduksi yang semula 10 persen menjadi 5 persen.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved