Pencabutan Larangan Ekspor Migor, Airlangga: Pasokan dan Harga Sudah Stabil

pemerintah telah melakukan langkah koordinasi serta evaluasi untuk melakukan pemantauan di lapangan.

Editor: Vito
IST
Airlangga Hartarto 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pencabutan larangan ekspor minyak goreng (migor) dan bahan bakunya didukung oleh dua faktor.

Menurut dia, kedua faktor itu adalah pasokan dan harga migor curah yang telah kembali stabil. “Berdasarkan data pasokan yang semakin terpenuhi dan terjadinya tren penurunan harga di berbagai daerah," katanya, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/5).

"Untuk mempertahankan harga TBS petani rakyat, maka Bapak Presiden telah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor pada tanggal 23 Mei atau hari Senin minggu depan,” sambungnya.

Airlangga menuturkan, sejak pelarangan ekspor berlaku 28 April 2022, pemerintah telah melakukan langkah koordinasi serta evaluasi untuk melakukan pemantauan di lapangan.

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan migor dengan dengan harga terjangkau di masyarakat.

Dari sisi kebutuhan dan pasokan, kebutuhan migor curah di dalam negeri sebesar 194.634 ton/bulan.

Sedangkan sebelum dilakukan kebijakan pelarangan ekspor, pasokan migorcurah pada Maret 2022 hanya 64.626,52 ton, atau 33,2 persen dari kebutuhan/bulan.

"Setelah dilakukan kebijakan pelarangan ekspor, pasokan minyak goreng curah pada April meningkat menjadi 211.638,65 ton/bulan atau 108,74 persen dari kebutuhan, atau melebihi kebutuhan bulanan nasional," paparnya.

Sementara dari sisi stabilisasi harga, Airlangga menyatakan, sebelum pelarangan ekspor, harga migor curah terpantau mencapai Rp 19.800/liter.

Namun, sesudah pelarangan ekspor, kini turun menjadi di kisaran Rp 17.200-Rp 17.500 per liter.

Pemerintah memberi penugasan kepada Perum Bulog untuk mengakselerasi distribusi migor dengan harga Rp 14.000/liter.

Hal itu sejalan dengan tugas Bulog sebagai pengelola cadangan migor 10 persen dari total kebutuhan dalam bentuk kemasan.

“Pemerintah memberikan penugasan kepada Perum Bulog sebagai pengelola cadangan minyak goreng,” jelasnya.

Airlangga mengungkapkan, saat ini kebutuhan pasokan migor curah bulanan nasional mencapai 194.634 ton.

Demi menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, pemerintah juga menetapkan kebijakan melalui penerapan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) oleh Kementerian Perdagangan.

Kemendag, dia menambahkan, bakal menetapkan jumlah besaran DMO yang harus dipenuhi masing-masing produsen minyak goreng.

“Jumlah DMO ini kami menjaga sebesar 10 juta ton minyak goreng, yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng dan 2 juta ton untuk cadangan,” terangnya.

Ia berujar, produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat bisa dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ditentukan.

"Pemerintah secara tegas menindak setiap penyimpangan distribusi maupun ekspor oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada," tandasnya. (Tribun Network)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved