TRIBUNJATENG.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Abdulla Shahid.

Adapun pertemuan tersebut dilakukan pada sela-sela acara The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 atau Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana ke-7 yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Kamis (26/5/2022).

Pada pertemuan itu, Puan dan Abdulla Shahid membahas sejumlah isu global, termasuk tentang perlindungan perempuan.

Pada awal pertemuan, wanita pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu lebih dulu mengucapkan selamat datang kepada Abdulla Shahid ke Indonesia yang ditunjuk sebagai tuan rumah Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana ke-7.

“Hal ini menunjukkan komitmen tinggi Yang Mulia terhadap isu pengurangan risiko bencana. Saya mendukung kepemimpinan bapak Abdulla Shahid pada Sidang Majelis Umum PBB yang membawa visi Presidency of Hope dan ingin membawa harapan serta optimisme dunia keluar dari krisis,” kata Puan.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan harapannya agar Sidang Majelis Umum PBB di bawah kepemimpinan Abdulla Shahid dapat menjawab berbagai tantangan dunia yang sedang menghadapi krisis multidimensi.

Puan merinci, krisis multidimensi itu, di antaranya terkait pandemi Covid-19, ekonomi dan inflasi, perubahan iklim, pangan, energi, dan ketegangan geopolitik.

“Saya berpandangan bahwa krisis global saat ini memerlukan respons global. Kita harus meningkatkan komitmen akan kerja sama internasional, multilateralisme untuk membangun respons global,” ungkapnya.

Puan lantas menyinggung mengenai peran penting parlemen dalam memberi dukungan politik bagi kebijakan luar negeri dan berbagai kesepakatan internasional.

Dukungan politik di dalam negeri itu, sebut dia, akan memperkuat legitimasi bagi komitmen internasional.

“Parlemen juga berperan dalam implementasi kesepakatan internasional di dalam negeri melalui ratifikasi dan dukungan konstituen pada berbagai kesepakatan internasional,” ujar Puan.

Oleh karena itu, lanjut dia, DPR RI berkomitmen untuk berperan aktif dalam merespons berbagai tantangan global.

Di tingkat multilateral, kata Puan, DPR RI berkontribusi pada pembahasan di Inter-Parliamentary Union (IPU). Untuk hal ini, ia ikut terlibat aktif dalam beberapa agenda, termasuk menjadi Presiden Majelis IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada Maret lalu.

“Pertemuan telah mengadopsi Deklarasi Nusa Dua tentang komitmen parlemen untuk memajukan penanganan perubahan iklim. Termasuk di dalamnya pengurangan risiko bencana yang disebabkan perubahan iklim,” jelasnya.

Perspektif parlemen diperlukan

Menurut Puan, perspektif parlemen dalam menjawab berbagai tantangan global sangat diperlukan.

Apalagi saat ini, kata dia, dunia selalu dilanda berbagai krisis sehingga perlu dilakukan pendekatan baru untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan di dunia.

“Parlemen merupakan representasi rakyat yang secara langsung terdampak oleh berbagai isu global,” ujar Puan.

Untuk itu, lanjut dia, keterlibatan parlemen dan juga IPU diperlukan lebih besar dalam pembahasan berbagai isu global di PBB dan lembaga khususnya.

Suara parlemen, imbuh Puan, harus lebih didengarkan pada forum-forum internasional.

“Hal ini bisa dilakukan dengan mengundang para Speakers Parlemen dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September setiap tahunnya atau pada berbagai acara besar PBB lainnya,” jelas mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.

Puan menegaskan, kekuatan sinergi antara PBB dengan parlemen akan meningkatkan dukungan politik, membantu implementasi, dan mendiseminasi berbagai program PBB.

Tak hanya itu, Puan menyebutkan, PBB akan mendapatkan masukan dari parlemen bagi perbaikan program PBB pada masa depan.

Pada pertemuan itu, ia juga membicarakan soal Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20.

Sejalan dengan forum tersebut, kata Puan, DPR RI juga akan menjadi tuan rumah The Eighth G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) pada Kamis (6/10/2022) hingga Jumat (7/10/2022), di Gedung DPR RI Jakarta.

“Pelaksanaan P20 diharapkan dapat memberi masukan bagi G20 dan memberikan perspektif parlemen dalam pembahasan agenda G20. Saya mengharapkan dukungan dan masukan PBB terhadap pelaksanaan P20 tahun 2022,” ungkap Puan kepada Abdulla Shahid.

Bahas isu pemberdayaan perempuan

Pada pelaksanaan P20 nanti diketahui juga akan membahas mengenai isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Puan menegaskan, Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap isu-isu perempuan.

Seperti telah diketahui, Indonesia telah memiliki presiden dan ketua DPR perempuan, serta banyak menteri, kepala daerah, dan anggota dewan yang datang dari kaum hawa.

Puan lantas menyinggung bagaimana perjuangan Indonesia membuat berbagai kebijakan dan produk hukum untuk mendukung perempuan.

Salah satu dukungan itu, kata dia, diwujudkan dengan pengesahan Undang-undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai dukungan bagi perlindungan perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan seksual.

“DPR RI baru saja mengesahkan undang-undang anti kekerasan berbasis gender yaitu UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini menjadi terobosan penting pengaturan hukum acara yang komprehensif serta pengakuan dan jaminan hak korban,” ujarnya.

Puan berharap, komitmen Indonesia terhadap perlindungan perempuan mendapat dukungan di tingkat internasional.

“Saya tahu Presidency of Hope dari Presiden Sidang Majelis Umum PBB saat ini juga berisi perkuatan kesetaraan gender. Karenanya saya siap untuk bekerja sama dengan Yang Mulia Abdulla Shahid guna memajukan pembahasan isu gender pada berbagai forum internasional, termasuk pada pembahasan P20,” kata Puan.

Untuk diketahui, pertemuan Puan dan Abdulla Shahid juga turut membahas mengenai implementasi Sendai Framework on Disaster Risk Reduction (SFDRR).

Indonesia sendiri menyatakan akan siap untuk bekerja sama, termasuk lewat peran parlemen dalam memperkuat kesiapsiagaan terkait health security preparedness guna mengantisipasi terjadinya pandemi pada masa mendatang.