Berita Jateng

Terdakwa Korupsi Banjarnegara Kedy Afandi Minta Dibebaskan dari Dakwaan: Kasusnya Seperti Dipaksakan

Selain Bupati Nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono, Kedy Afandi terdakwa kasus korsupsi pada Dinas PUPR Banjarnegara juga diberikan membacakan pledoi

Penulis: budi susanto | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Budi Susanto
Suasana sidang lanjutan kasus korsupsi pada Dinas PUPR Banjarnegara yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Selasa (31/5/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Selain Bupati Nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono, Kedy Afandi terdakwa kasus korsupsi pada Dinas PUPR Banjarnegara juga diberikan membacakan pledoi.

Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Kedy secara gamblang mengatakan kasus tersebut seperti dipaksakan.

Ia dan Budhi dihadirkan secara virtual, mengatakan, pasal yang didakwakan yaitu pasal 12 i UU Tipikor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

"Tuntutan itu untuk pengelenggara negara atau ASN, sedangkan saya hanya swasta bukan pejabat. Jadi tuntutan dari JPU tidak tepat," jelasnya, Selasa (31/5/2022).

Baca juga: Pembacaan Pledoi Bupati Nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono Diwarnai Seruan Istighfar 

Baca juga: Daftar Kekayaan Para Pemilik Klub Liga Inggris, Siapa yang Kini Paling Kaya?

Dilanjutkannya, tidak ada satupun bukti yang relevan dalam persidangan, apalagi terkait pengaturan lelang.

"Saksi yang dihadirkan juga tidak membuktikan saya mengatur lelang, jadi hal itu adalah asumtif," jelasnya.

ia mengaku, uang dari beberapa pekerjaan adalah pembelian matareial dan fee terkait surat dukungan.

"Tidak ada hubungan dengan Budhi Sarwono juga, karena tidak ada bukti transfer ataupun pemberian uang secara langsung," tegasnya.

Kedy menambahkan, keterangan dalam nota pembelaan ia utarakan sejujurnya tanpa ada yang ditutupi.

"Karena tidak ada bukti, saya minta dengan hormat kepada majelis hakim agar saya dibebaskan dari dakwaan ini," tambahnya.

Adapun dalam sudah pembacaan tuntutan beberapa waktu lalu, Kedy dan Budhi dituntut dua dakwaan oleh JPU.

Dua dakwaan yang diajukan JPU, adalah pasal 12 i tentang ikut serta dalam pemborongan, dan menerima gratifikasi pasal 12 B UU Tipikor.

Kedy dituntut pidana 11 tahun, dengan denda Rp 700 juta. Setelah pembacaan pledoi sidang tersebut akan dilanjutkan pekan depan. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved