Bupati Hartopo Cari Mesin Pelinting Rokok, Pilih Produk Dalam Negeri

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Bupati Kudus, HM Hartopo akan memastikan pengadaan mesin pelinting rokok akan menggunakan komponen dalam negeri minimal sebesar 40 persen.

Pihaknya optimistis dapat memperoleh mesin linting secara manual tersebut sesuai anggaran yang disediakan sebesar Rp 3 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

"‎Untuk mesin linting memang harus pengadaan komponen 40 persennya dari dalam negeri,  karena ini kan, mesin linting manual, jadi bisa lah cari dari dalam negeri," kata dia.

Hartopo menyampaikan, kekhawatirannya pengadaan mesin yang komponennya 100 persen impor dapat menimbulkan masalah.

"Karena sudah ketentuan, ya tidak berani jika harus 100 persen impor," tegasnya.

Orang nomor satu di Kudus itu menargetkan, pengadaan mesin pelinting rokok itu sudah dapat berjalan di bulan Juni 2022.

"Ditargetkan Juni ini bisa, dan mesin linting sudah ada. Kan tinggal mencari vendor," ucapnya.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), bidang penegakan hukum mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 17,4 miliar.

Anggaran itu terbagi menjadi tiga program yakni program pembinaan industri, program sosialiasi ketentuan di bidang cukai, dan program pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

Kepala BPPKAD Kudus, Eko Djumartono menyebutkan anggaran untuk pengelolaan KIHT tersebut masuk dalam program pembinaan industri yang anggarannya mencapai Rp 9,4 miliar‎.

Jumlah itu terdiri dari pengadaan mesin pelinting rokok reguler sebanyak satu unit dengan pagu anggaran Rp 3 miliar.

Alokasi terbesar yakni pembangunan tiga unit gedung produksi yang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 4,9 miliar.

Lalu rehabilitasi musala, kantin dan ruang tunggu KIHT Kudus dengan pagu anggaran Rp 923 juta.

Pengecatan ulang kawasan tersebut juga akan dilaksanakan pada tahun‎ ini dengan pagu anggaran sebesar Rp 287 juta.

Kemudian pembangunan taman dan rehabilitasi gapura KIHT Kudus dengan pagu anggaran sebesar Rp 239 juta.

Pengadaan lampu penerangan jalan KIHT Kudus sebanyak tiga unit dengan pagu anggaran Rp 17,5 juta.

"Harapannya rancangan kegiatan setelah penganggaran DBHCHT ini dapat terlaksana dengan baik di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)," kata dia. (raf)