OPINI Tasroh : Pemulihan Anggaran Publik

Kita bisa melihat bagaimana dampak re-focusing anggaran yang berlangsung tahun berturut-turut yakni pada 2020 dan 2021. Anggaran publik mengalami nasib sangat tragis yakni terjadinya pengeratan dan pemangkasan besar-besaran.

Bahkan tidak hanya itu, di banyak APBD, proyek-proyek daerah berdampak pada sektor publik di delete, (dilenyapkan) dari daftar prioritas proyek daerah.

Padahal diketahui, proyek-proyek publik tersebut tidak hanya selama ini signifikan menciptakan peluang kerja baru, menyerap tenaga kerja baru dan secara otomatis juga menghambat agenda penanggulangan kemiskinan.

Maka wajar selama 2 tahun terakhir ketika pandemi masih berkecamuk, angka kemiskinan dan pengangguran melonjak hingga rata-rata 17 persen.

Bencana kesehatan itu telah memporak-porandakan agenda nasional dan daerah, khususnya adalah terjadinya realokasi anggaran publik yang sangat parah.

Usaha rakyat khususnya UMKM yang jumlahnya mencapai 72 juta itu juga terseok-seok padahal selama ini jadi safe belf ekonomi rakyat, khususnya ekonomi daerah.

Kini alih-alih pelaku usaha kecil tersebut naik kelas, untuk sekedar tidak bangkrut/gulung tikar saja sudah untung.

Di sisi lain, pemerintah baik pusat atau daerah pun tak bisa berkutik dengan kondisi tersebut. Akhirnya semua menyerah dan harapan meluap-luap para elite politik ketika kampanye dulu pun hanya sekedar "bernapas", tanpa memiliki kemampuan untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya dulu.

Hal ini sekaligus menyelamatkan muka para elite yang gagal total mewujudkan janji-janji politiknya.

Kolaborasi Pemulihan

Anggaran publik baik dari APBN atau APBD memang benar-benar babak belur. Banyaknya proyek yang mandek dan bahkan dibatalkan menunjukkan bahwa kekuatan anggaran publik masih menjadi andalan pemerintah menggenjot ekonomi rakyat, ekonomi nasional dan daerah.

Untuk alasan inilah, kini jelang perubahan status dari pandemi menjadi endemik, saatnya pemerintah segera berkolaborasi untuk memulihkan anggaran publik, yaitu alokasi anggaran nasional dan daerah yang ditaksir mencapai Rp 567 triliun bisa segera kembalikan lagi ke dalam proyek-proyek berdimensi publik.

Yakni proyek nasional dan daerah yang langsung bisa menyerap banyak tenaga kerja sekaligus mengakselerasi pemulihan ekonomi rakyat. Rakyat bisa mendapatkan multiplier effect atas realisasi APBN dan APBD tersebut.

Diyakini hanya dengan cara demikian, yakni melalui akselerasi pemulihan anggaran publik, tak hanya usaha rakyat kembali nornal, tetapi sekaligus agenda pemulihan ekonomi nasional bisa cepat terwujud.

Hemat penulis, setidaknya ada 2 langkah simultan untuk akselerasi pemulihan anggaran publik yang mendesak dilakukan.