Pemkab Blora Studi Tiru Inovasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN -  Pemerintah Kabupaten Blora melakukan studi tiru inovasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan.

Rombongan studi tiru yang dipimpin Wabup Blora Tri Yuli Setyowati, diterima Wakil Bupati Pekalongan Riswadi di aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan.

Wabup Blora Tri Yuli Setyowati

mengatakan, kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama dan kemiskinan tidak bisa dihalangi, namun bagaimana inovasi untuk mengurangi kemiskinan itu yang perlu dilakukan.

"Oleh karena itu, kami mengunjungi Kabupaten Pekalongan untuk melakukan studi tiru mengenai inovasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan anak tidak sekolah dengan inovasinya yang keluar sebagai juara umum, serta bagaimana langkah-langkah dalam menangani situasi pandemi Covid-19 untuk diterapkan di wilayah kami," kata Wabup Blora Tri Yuli Setyowati saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (9/6/2022).

Menurut Tri Yuli, dari kondisi geografis, dan jumlah APBD yang dimiliki, Pemkab Blora dan Pemkab Pekalongan hampir sama. Jumlah kecamatannya pun hampir sama.

Kabupaten Blora terdiri dari 16 kecamatan, sedangkan Kabupaten Pekalongan 19 kecamatan.

"Secara geografis Kabupaten Pekalongan ini sangat komplit, laut punya, darat punya, hutan punya. Blora 46 persennya adalah hutan. Tetapi, karena wilayah kami hutan angka kemiskinan masih tinggi, yaitu 12,9 persen."

"Apalagi di masa pandemi Covid-19 kemarin, semua naik. Kondisi kita hampir mirip, namun hasilnya lebih maksimal di Pekalongan, Itu lah alasan kami datang ke Kabupaten Pekalongan," ujarnya.

Pihaknya berharap, hasil dari studi tiru berguna bagi pemkab dan masyarakat Kabupaten Blora.

Sementara itu, Wakil Bupati Pekalongan Riswadi, mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan kepercayaan kepada Pemkab Blora kepada Kabupaten Pekalongan.

Di Kota Santri, pihaknya memaparkan luas wilayah Kabupaten Pekalongan sekitar 870 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 976 ribu.

Wilayah Kabupaten Pekalongan terdiri dari 12 kilometer pantai, 5 daerah terjal 4 daerah pesisir, dan sisanya merupakan daratan.

"Pertumbuhan ekonomi kita 4,2 persen. Pernah minus 2,5 persen, pada saat Covid-19. Pendapatan per kapita sekitar 23-25 juta per tahun. APBD 2,2-2,4 Triliun per tahun. Memang, belanja langsung dan belanja tidak langsung belum seimbang dan PAD belum memuaskan," katanya.

Riswadi menyatakan, Pemkab Blora dapat mengadopsi seluruhnya program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan atau sebagian. 

Dijelaskannya, bahwa di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 hampir tidak ada pembangunan sama sekali akibat Pandemi Covid-19.

"Angka kemiskinan naik. Kami merupakan Kepala Daerah yang dilantik belakangan, yaitu pada 27 Juni 2021 dan 24 hari kemudian Ulang Tahun Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, kami pun merasa belum banyak yang kami perbuat."

"Karena awal kami menjabat, Covid-19 masih tinggi-tingginya. Hampir tidak ada pembangunan sama sekali, yang ada refocussing. Kita minus pertumbuhan ekonominya. Angka kemiskinan juga naik," jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan, tahun 2020 pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Pekalongan.

Sehingga secara makro, kebijakan pembangunan Kabupaten Pekalongan mengalami perlambatan, seperti angka kemiskinan 10,19 persen lebih tinggi dari capaian yang ditargetkan, yaitu 9,71 persen.

Kemudian, terkait penanggulangan kemiskinan Pemkab Pekalongan antara lain mendapatkan penghargaan Inovatif Government Award tahun 2020 dengan kategori sangat Inovatif dari Kemendagri Top 45 Inovatif Pelayanan Publik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional tahun 2020 dengan Inovasi Laboratorium Kemiskinan.

Lalu, juara umum Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021, Pemkab Pekalongan menjadi juara umum setelah masuk Top 45 Inovatif Pelayanan Publik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional tahun 2021 dengan Aplikasi KUDU Sekolah.

Penghargaan lainnya yaitu, masuk dalam Penilaian Indeks Daya Saing Daerah dalam Penganugerahan IDSD Tingkat Prov Jateng Tahun 2021.

"Gerakan KUDU Sekolah, memiliki posisi strategis dalam meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Gerakan KUDU sekolah, melakukan pendataan dan pengembalian anak tidak sekolah ke jenjang formal maupun non formal, serta menyisir dewasa tidak sekolah untuk didorong kembali bersekolah."

"Hal ini mempengerahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tahun 2021 70,11 persen dan tahun 2022 ini ditarget 71,19 persen. Ini salah satu program yang dijalankan," tambahnya. (*)