Fokus

Fokus : Lelet Belanja Modal

TAHUN 2011 pemerintah pusat transfer ke daerah Rp 450 triliun. Dan sekarang pusat transfer ke daerah meningkat menjadi Rp 770 triliun.

tribunjateng/bram
Iswidodo wartawan Tribunjateng.com 

Oleh Iswidodo
Wartawan Tribun Jateng

TAHUN 2011 pemerintah pusat transfer ke daerah Rp 450 triliun. Dan sekarang pusat transfer ke daerah meningkat menjadi Rp 770 triliun.

Angka yang besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan transfer ke daerah merupakan sesuatu hal yang cukup penting dilakukan untuk belanja strategis.

Salah satunya seperti belanja modal untuk pembangunan sumber daya manusia serta kualitas pelayanan publik.

Tapi ironisnya selama 11 tahun terakhir ini, banyak daerah yang lebih banyak menghabiskan uangnya untuk belanja pegawai dibandingkan untuk pembangunan SDM maupun Infrastruktur publik.

Belanja pegawai naik terus. Belanja barang juga naik. Kenapa belanja modal stagnan bahkan menurun. Padahal untuk membangun Indonesia menjadi negara maju, pembangunan Infrastruktur harus maju.

Pembangunan infrastruktur termasuk dalam bentuk belanja modal. Kalau belanja modal oleh Pemda mengecil, bagaimana mau mengejar ketertinggalan. Sudah ditransfer dana dari pusat ke daerah, kenapa banyak pemda justru suka simpan uangnya di bank.

Banyak warga butuh segera dibangunkan infrastruktur tapi anehnya dana milik Pemda malah "ngendon" di bank. Padahal dana tersebut seharusnya segera disalurkan kepada masyarakat. Saat Rapat Koordinasi dengan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kementerian Dalam Negeri, Kamis

(16/6/2022), Menkeu Sri Mulyani seperti meluapkan keherangannya. Sri Mulyani juga menyoroti
masalah percepatan belanja yang lambat. Mei ini belanja lebih rendah 17 persen dibanding tahun lalu.

Menkeu menyebut tahun lalu total belanja Rp 270 triliun di APBD. Tahun ini turun jadi Rp 232 triliun. Kenapa?

Artinya, Pemda sangat mudah dalam hal bayar gaji pegawai. Tapi lelet dalam hal belanja modal. Padahal
masyarakat teriak butuh infrastruktur. Mereka masih ada kemiskinan. Kenapa ada uang Rp 200 triliun disimpan di bank. Padahal seharusnya segera dibelanjakan untuk masyarakat.

Sindiran pedas Sri Mulyani ini sekaligus mengungkap gambaran jelas bahwa Pemda lebih suka taruh uangnya di bank daripada belanjakan modal untuk masyarakat. Entah ada kendala apa, sehingga Pemda suka simpan uang di bank. Dana Rp 232 triliun belanja daerah itu pun, hampir separuhnya untuk gaji pegawai.

Untuk menggaji pegawai, tinggal salurkan dana selesai. Tidak perlu leadership. Yang seharusnya dipikirkan dan dipentingkan adalah untuk peningkatan SDM, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur. Itu yang membutuhkan pemikiran.

Maka untuk penyusunan APBD 2023 supaya selaras dan sejalan dengan kebijakan fiskal dan program prioritas nasional. Prioritasnya yaitu pengelolaan kualitas SDM, pembangunan insfrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ramah lingkungan. APBD harus memberi kemanfaatan lebih besar lagi bagi masyarakat.

Tidak optimalnya APBD bisa dilihat dari sisi belanja pegawai, belanja modal, dan belanja jasa. Jika uang Pemda banyak disimpan di bank maka efeknya, tidak bisa menjadi pengungkit ekonomi di daerah.

Presiden Jokowi sudah berulangkali minta Pemda tidak ragu dan takut menggunakan dana transfer daerah. Karena yang namanya kebijakan yang diambil pemerintah tidak terkena sanksi pidana. Jika kemudian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau penyelewengan itu adalah tanggungjawab pribadi pelaksana. (*)

Baca juga: Dua Pengedar Ganja di Pekalongan Tertangkap, Barang Bukti 155 Gram

Baca juga: Chord Gitar BYL Rendy Pandugo

Baca juga: Tuntaskan Kemiskinan, 15 SMK Semi Boarding Jateng Mulai Bergulir Tahun Ini

Baca juga: Siapa Da Jung di Masa Lalu? Bocoran Sinopsis Drakor 18 Again Episode 3

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved