Berita Jakarta
Kala Reshuffle seperti Bagi-bagi Kue, Benarkah?
Terkait reshuffle menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/6) lalu, masih mendapat sorotan dari partai di luar koalisi.
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Terkait reshuffle menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/6) lalu, masih mendapat sorotan dari partai di luar koalisi.
Pasalnya, reshuffle tak ubahnya bagi-bagi kue daripada untuk menyelesaikan persoalan.
Padahal, sebelumnya, beberapa menteri ditegur karena menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Beberapa kena marah lantaran kedapatan banyak impor barang.
Ada menteri yang ditegur karena kurang komunikasi ketika menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), ada pula yang diingatkan agar fokus bekerja dan tak sibuk urus persiapan pemilu.
Namun, rangkaian teguran hingga kemarahan presiden itu nyatanya tak membuat para menteri terkait dicopot dari jabatannya.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyebut, publik bisa saja menangkap dan melihat reshuffle ini dari dua sisi.
Pertama, kata Habib Aboe, Presiden dilihat ingin melakukan recovery ekonomi yang lebih bergeliat pascapandemik.
Sehingga, ada pergantian Menteri Perdagangan. Sedangkan, pergantian Menteri ATR/ BPN kemungkinan untuk mempercepat masuknya investasi ke Indonesia.
"Kedua, publik bisa saja melihat reshuffle ini seperti bagi-bagi kue, buat mereka yang sudah berkeringat.
Namun selama ini belum mendapatkan porsi. Hal ini terlihat, ada beberapa pimpinan partai yang mendapatkan jabatan," kata Habib Aboe, Kamis (16/6).
Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PKS itu menambahkan, publik juga bisa melihat perombakan kabinet tersebut, ada sebuah proses suksesi yang sedang disiapkan Presiden Jokowi.Dimana, salah satunya terkait nama calon presiden (Capres) sebagai penerus Jokowi.
"Bisa jadi partai-partai yang saat ini mendapatkan porsi (masuk dalam kabinet,red), akan masuk dalam koalisi yang mengusung capres penerus Jokowi," ucapnya.
Kendati demikian, PKS, kata Habib Aboe, berharap reshuffle dapat meningkatkan kinerja Kabinet Indonesia Maju.
Sementara, Partai Demokrat menilai hasil reshuffle kabinet masih jauh dari harapan publik.
Kamhar Lakumani selaku Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat mengatakan publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.
"Dari hasil perombakan dua kursi menteri dan tiga kursi wamen terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah," kata Kamhar dalam pesan yang diterima tribun networl Kamis (16/6).
Maka itu, publik bisa membaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Presiden Jokowi.
"Bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan," ucapnya.
Untuk itu, Kamhar mengatakan publik tidak dapat berharap banyak bahwa perubahan ini akan semakin membawa pada perbaikan.
Di sisi lain, Pakar Komunikasi Politik UGM, Nyarwi Ahmad mengatakan, pergantian 2 orang menteri dan pengangkatan 3 orang wakil menteri yang dilakukan Presiden Jokowi lebih mengakomodasi kepentingan partai politik (parpol) pendukung pemerintah masuk ke jajaran kabinet.
Disamping memperbaiki kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang selama ini dinilai belum berhasil dalam mengatasi persoalan kenaikan dan kelangkaan harga minyak goreng.
"Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata," ucap dia melansir laman UGM, Kamis (16/6).
Dia mengaku, pergantian Menteri Perdagangan sebagai jawaban pemerintah atas kritik dari masyarakat terhadap lemahnya kinerja Kemendag dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Apalagi ditemukannya kasus korupsi di internal Kemendag soal izin penerbitan ekspor CPO.
"Dari sisi kinerja, bisa dikatakan ada berbagai kritik kegagalan Mendag Lutfi menangani minyak goreng.
Tapi posisi Mendag digantikan dari politisi belum tentu ada jaminan efektifitas. Meski sisi positifnya dari dukungan politik bisa digunakan dalam pengelolaan perdagangan tapi kepentingan politik dalam Kemendag makin menguat," papar dia. (tribun network/kps/yuda).
Baca juga: PIALA PRESIDEN : Tiga poin di depan mata sirna kontra PSIS, Ini kata Dewa United
Baca juga: Sambil Menangis Ini yang Disampaikan Rexy Mainaky Saat Memeluk Yeremia Setelah Melawan Aaron/Soh
Baca juga: Hotline Semarang : Pak Air PDAM di Klipang hanya Mengalir Kecil
Baca juga: Dewa United vs PSIS Semarang 2-2, PSIS Semarang Jadi Pemuncak Klasemen Sementara Grup A