Desa Tumis, Siasat Pemkab Sragen Entaskan Kemiskinan Ekstrem

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN - Angka Kemiskinan di Kabupaten Sragen masih 13,83 persen. Ini masih di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu 11,46%.

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh Pemkab Sragen melalui berbagai sektor dan lintas OPD. 

Di antara terobosan baru Pemkab Sragen untuk mengentaskan kemiskinan melalui Desa Tumis (Tuntas Kemiskinan) Gotong Royong. 

Program ini sebagai upaya pengentasan kemiskinan terintergrasi dengan menggerakkan secara bersama-sama stakeholders dan instansi vertikal. 

Caranya dimulai dengan sebuah assessment dari awal sehingga terindentifikasi secara menyeluruh kebutuhan dari masing-masing masyarakat yang ada di desa tersebut.

“Karena ini adalah terapi Gotong Royong satu desa, kami mengambil Pilot Project untuk Terapi desa Jabung Kecamatan Plupuh. Kami kumpulkan teman-teman stakeholder,” kata Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Selasa (21/6/2022) 

Ia mencontohkan, desa itu mendapat bantuan RTLH sebanyak 57 rumah dari Baznas Sragen dan LAZ, bantuan jambanisasi sebanyak 48 jamban dari PMI Sragen, bantuan listrik sejumlah 12 sambungan dari PLN, bantuan Matra untuk 38 keluarga, dan bantuan pendidikan untuk 6 siswa dari GNOTA.

Setelah selesai program di desa itu,  sesuai hasil assessment tahun 2022,  pihaknya akan replikasi ke  2 desa lain, yaitu Terapi desa Kadipiro Kecamatan Sambirejo dan Desa Cemeng Kecamatan Sambungmacan.

Assesstment telah dilaksanakan di 20 kecamatan (20 desa). Rencana  di tahun 2023 program akan difokuskan di 31 desa.

Ia meminta seluruh pihak untuk melaksanakan assesstment sesegera mungkin untuk rencana replikasi kepada 2 desa tersebut. 

Diharapkan dari 3 desa yang sudah dilakukan Pilot Project itu,  akan dinyatakan sebagai tuntas desa.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen dr. Finuril Hidayati mengatakan, latar belakang dari program Desa Tumis adalah adanya  51 desa yang masuk zona merah kemiskinan ekstrem menurut data dari  Provinsi Jawa Tengah. 

Sehingga pihaknya melakukan assessment ulang melalui data yang sudah ada yaitu data DTKS Kementerian Sosial.

Hasil assessment ulang yang digunakan adalah indikator kemiskinan sesuai UU no.13, verifikasi rumah tangga miskin, Perbup dan poin-poin sensus BPS.

“Dari hasil assessment ulang, kita akan mengetahui rumah tangga yang di assesment akan muncul kebutuhannya apa. Apakah RTLH, Pendidikan atau pun Kesehatan. Hal tersebut akan menjadi database kita,” katanya