Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto Tak Segan Pecat Petugas yang Melakukan Pungli

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Setelah dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto langsung melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, tak terkecuali Jawa Tengah.

Di Jawa Tengah, Hadi berkunjung ke Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Jawa Tengah, Rabu (22/6/2022). Dalam kunjungannya, Hadi menekankan kepada kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Jawa Tengah, untuk mempercepat program PTSL.

"Saya minta Kakanwil untuk mempercepat PTSL. Ini segera. Karena Jawa Tengah masih kurang 28 persen, dari total bidang tanah di seluruh Indonesia sebanyak 128 bidang. Saya harap akhir 2023 sudah selesai semuanya," tegasnya.

Berdasarkan SKB 3 Menteri, iuran yang wajib dikeluarkan oleh pemilik bidang tanah yang masuk dalam program PTSL yakni sebesar Rp 150 ribu per bidang. Namun apabila ada iuran yang diminta lebih dari itu, maka Hadi akan berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Ya saya tahu ada beberapa daerah yang meminta iuran lebih dari Rp 150 ribu. Maka tentu akan kami koordinasikan dengan gubernur, walikota, atau bupati saya minta supaya disesuaikan dengan SKB 3 Menteri," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan di setiap kantor BPN di seluruh Jawa Tengah. Pasalnya, ia kerap mendengar keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mengurus sertifikat tanah.

"Untuk masyarakat yang ingin mengurus balik nama atau kehilangan sertifikat, bisa langsung bawa berkas sendiri ke kantor BPN. Langsung ke loket prioritas maka petugas akan melayani dengan baik. Petugas nanti akan cek juga apakah pemohon sesuai dengan KTP dan berkas yang dibawa," terang mantan Panglima TNI ini.

Hadi juga menegaskan tak segan-segan untuk memecat kepala Kantor ATR BPN, apabila ditemukan pungutan liar terhadap pengurusan sertifikat tanah.

"Supaya rakyat tenang tidak ada pungli. Tidak boleh ada yang menyulitkan. Semua siap melayani masyarakat. Saya tak segan copot kepala kantor ATR BPN jika terbukti ada petugasnya minta pungli," tutupnya.

Di lain pihak, Koordinator Substansi Pendaftaran Tanah ATR/BPN Jawa Tengah, Afandi, mengatakan sejak program PTSL diselenggarakan setidaknya sudah ada  4.401.026 sertifikat yang dikeluarkan oleh ATR/BPN Jawa Tengah.

"Sebanyak 28 persen yang disampaikan oleh pak menteri tadi itu sisa dari total keseluruhan bidang tanah di Jawa Tengah," tutur Afandi.

Apabila dihitung lagi, masih ada 6 juta bidang tanah yang belum bersertifikat di Jawa Tengah. Maka itu menjadi pekerjaan rumah ATR BPN Jawa Tengah hingga akhir 2024 nanti.

"Kalau anggarannya mencukupi kami ingin di tahun 2023 ada 3 juta bidang yang selesai, dan sisanya 3 juta bidang di tahun 2024. Percepatan memang tergantung dengan anggaran yang ada," pungkasnya. (*)