Lokakarya Strategi dan Kemitraan dalam Penanganan Sampah Plastik di Laut dari Sektor Perikanan

Alat tangkap perikanan yang diabaikan, rusak dan dibuang ke laut (Abandoned, Lost or Discarded Fishing Gear; ALDFG) yang menjadi Ghost Gear jumlahnya cukup signifikan sebagai sampah laut dan mengancam ekosistem serta biota di laut.

"Data pengukuran tersebut belum termasuk sampah dari alat penangkapan ikan yang rusak dan dibuang, sampah tersangkut dalam alat penangkapan ikan serta sampah lainnya yang berkaitan dengan operasional kapal perikanan," terangnya.

Upaya perbaikan tata kelola dilakukan dengan menyusun panduan standar operasional prosedur (SOP) penanganan sampah di kapal perikanan yang terintegrasi ke dalam perizinan di kesyahbandaran pelabuhan perikanan.

Standard Operating Procedure (SOP) yang disusun memastikan setiap kapal perikanan menyediakan tempat sampah dan membawa kembali sampah plastik ke pelabuhan perikanan.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Jawa Tengah, Lalu M Syafriadi membahas mengenai strategi edukasi kepada nelayan mengenai sampah laut.

"Pengelolaan sampah wajib didasarkan atas asas gotong-royong, kebersamaan dan tanggung jawab dari semua penghasil sampah di dalam kawasan pelabuhan perikanan, tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak saja baik nelayan atau pengelola pelabuhan," tuturnya.

Agung Wahyono perwakilan Produsen Jaring PT. Arteria Daya Mulia (Arida) menyampaikan bahwa produk yang mereka buat telah disesuaikan standar SNI agar tidak mudah terputus atau rusak sehingga dibuang di laut sehingga menjadi ghost gear di laut.

"PT. Arida juga berkomitmen dalam membeli kembali produk mereka yang rusak untuk didaur ulang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan," tuturnya.

 Widi Hartanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah mendukung agar adanya kolaborasi antar instansi di Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi sangat konsen dengan isu penanganan sampah dan menggas perlu membentuk satuan tugas bersama antara Dinas LHK dan Dinas KP Jawa Tengah dalam penanganan sampah laut khususnya melalui kawasan Pelabuhan Perikanan.

"Lebih lanjut menyampaikan bahwa Kongres Sampah berikutnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Jawa Tengah akan memasukan isu penanganan sampah laut sebagai agenda utama lainnya," ujarnya. (*)