Anggota DPD RI Abdul Kholik : Pulau Nusakambangan Memiliki Potensi Wisata 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPD RI Provinsi Jawa Tengah mendorong pulau Nusakambangan tidak hanya sebagai kawasan lembaga pemasyarakatan saja melainkan juga memiliki fungsi lain, seperti misalnya pengembangan aspek pariwisata. 

Anggota DPD RI Dapil Jateng, Dr. Abdul Kholik, S.H., M.Si. menilai pulau nusakambangan memiliki potensi sebagai destinasi wisata di Jawa Tengah.

Keberadaanya dapat memberikan sebuah wisata edukasi kepada masyarakat sehingga stigma angker yang selama ini membayangi lembaga pemasyarakatan dapat hilang. 

"Apakah memungkinkan fungsi ada juga sisi pariwisata nusakambangan. Potensinya (wisata nusakambangan-red) bagus asal tidak mengganggu fungsi lapas itu sendiri. Ada sisi yang bisa dikolaborasikan menjadi suatu pembelajaran sehingga kesan angker tidak ada lagi, bukan penjara tapi lembaga pemasyarakatan," imbuh Dr. Abdul Kholik, S.H., M.Si. saat kunjungan kerja di Kanwil Kemenkumham Jateng, Selasa (12/7). 

Menurutnya dengan edukasi yang baik terkait lembaga pemasyarakatan maka diharapankan para warga binaan bisa diterima kembali saat nantinya kembali ke tengah-tengah masyarakat. 

Dijelaskannya bahwa tujuan kunjungan kerja ini ingin mendalami tupoksi  Kanwil Kemenkumham sebagai bagian dari konstituensinya di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pemaparan, ia mengapresiasi kinerja positif serta prestasi membanggakan yang telah dicapai Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. 

"Harapannya lebih bisa ditingkatkan lagi. Kami mendapatkan banyak masukan beberapa diantaranya ada tambahan tupoksi yang mungkin bisa disinergikan. Kami juga mendukung nanti berkomunikasi dengan pusat kaitannya dukungan fasilitas, infrastruktur dan juga anggaran agar fungsi-fungsi HAM bisa optimal lagi," imbuhnya. 

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jateng, Bambang Setyabudi menambahkan kedatangan  DPD RI Provinsi Jawa Tengah memberikan semangat dalam membangun pelayanan publik berbasis HAM. 

Dijelaskannya bahwa seluruh Kab/Kota di Jawa Tengah sudah memperoleh pelayanan publik berbasis HAM begitu juga dengan Unit Pelayanan Teknis sebagian juga sudah memperolehnya. 

"Jadi dengan kedatangan secara tidak langsung membangkitkan lebih baik lagi dalam pelayanan publik. Harapannya DPD bisa membantu kaitannya penambahan anggaran HAM yang selama ini dinilai sangat sedikit," imbuhnya.  (*)

Baca juga: Tasyakuran HUT ke-75 Harkopnas di Tegal Berlangsung Meriah, Ada Doorprize, Baksos, Sampai Bazar UMKM

Baca juga: Daftar Dokumen Persyaratan Ganti E-KTP Baru yang Hilang Secara Online dari Mana Saja

Baca juga: Kisah Bripda Esau Bintara Asli Papua Selama Magang Di Polda Jateng hingga Kepincut Gadis Solo

Baca juga: DUH GUSTI! Modus Usir Roh Halus, Direktur Perumda Toya Wening Solo Cabuli Anak SMA Sebanyak 12 Kali