Pastikan Tetap beri Subsidi Harga BBM, Jokowi Ingin Jaga Daya Beli

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun ini.

Pertimbangan presiden, saat ini secara umum penerimaan negara masih mencukupi untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi tidak naik, meski dampak dari keputusan itu akan menyebabkan anggaran subsidi membesar menjadi sekitar Rp 502 triliun.

Jokowi menyadari kebijakan itu tidak sejalan dengan apa yang ia lakukan pada 2014, yakni memangkas subsidi BBM, sehingga APBN bisa surplus sekitar Rp 170-an triliun

"Harga BBM harus ada subsidi, yang penting APBN aman, mampu membayar, dan balaance," katanya, saat bertemu dengan pimpinan media massa, di Istana Negara, Rabu (13/7).

Meski bakal menambah anggaran subsidi BBM, presiden menyebut defisit anggaran di APBN 2022 bisa di bawah 4 persen. Proyeksi Presiden hingga akhir tahun ini defisit anggaran bisa ke arah 3,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) 2022.

"Kita harus berhitung, dan jangan sampai salah hitung. Yang penting, fiskal kita masih sehat. Defisit masih di bawah 4 persen, rasio utang masih 40 persen dari PDB," jelasnya.

Selain itu, Jokowi menuturkan, income Indonesia saat ini cukup besar, baik penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Selain itu, neraca perdagangan beberapa bulan terus surplus.

Memang harus diakui, saat ini memang harga produk BBM jenis Pertalite sudah jauh di bawah keekonomian.

Pemerintah pun saat ini masih dihitung plus minus kebijakan pelarangan atau pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite terhadap kendaraan jenis tertentu.

Namun, APBN sejauh bisa menanggung subsidi, sehingga pemerintah tetap akan melakukan pemberian subsidi BBM.

Pertimbangan presiden mempertahankan harga BBM bersubsidi karena kalau harga BBM dinaikkan akan memberikan efek besar kepada inflasi, dan akan membuat masyarakat banyak yang protes.

Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi juga bisa mengerek harga-harga, sehingga memicu inflasi tinggi. Selain itu, presiden menyatakan telah memerintahkan para menteri agar bekerja lebih fokus kepada pekerjaan masing-masing agar fiskal tetap sehat.

Keputusan Jokowi untuk mempertahankan harga BBM lantaran pemerintah ingin agar daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga konsumsi masyarakat tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Soal subsidi yang membengkak hingga menjadi Rp 502 triliun, "Itu pilihan yang sangat sulit, yang harus kita terima. Kalau dinaikkan (harga BBM-Red), inflasi bisa naik tidak terkendali. Demo bisa sampai 3 bulan. Ongkos sosialnya tinggi," tandasnya.

Dalam hitungan presiden melihat kuartal I/2022 lalu, Indonesia bisa tumbuh 5,1 persen, sehingga sepanjang tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini bisa di kisaran 5,1 persen.