Berita Sragen

352 Guru Honorer Masuk Formasi, 47 Guru Masuk Daftar Tunggu

Sebanyak 399 guru SD dan SMP lolos passing grade seleksi PPPK tahap III.

Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Mahfira Putri Maulani
Ratusan PPPK ketika menerima SK di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Sebanyak 399 guru SD dan SMP lolos passing grade seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap III.

Meskipun 399 guru dinyatakan lolos passing grade hanya diambil 352 orang yang diangkat PPPK. Sisanya, 47 guru masuk daftar tunggu, dimana seluruhnya ialah guru SMP.

Selanjutnya, 352 orang itu masuk formasi seleksi PPPK tahap III dan disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disidkbud) ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sragen.

Penjelasan tersebut disampaikan Kabid Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (TPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen, Tri Giyanto saat berbincang dengan wartawan.

Tri mengatakan meskipun mereka telah lolos passing grade, berdasarkan hasil analisis kepegawaian dari pemerintah pusat hanya diambil 352 orang.

Analisis kepegawaian tersebut dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tri melanjutkan data pertama tersebut ada di Data Pokok Kependidikan (Dapodik) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

"Data itu diambil Kemenpan RB dan BKN untuk analisis kepegawaian masing-masing daerah. Sekarang semua sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kita (Disdikbud) tidak bisa lagi menempatkan guru," katanya.

Disdikbud baru berwenang apabila di salah satu institusi dengan dua guru passing grade sama, pihaknya baru diberi kewenangan untuk menempatkan berdasarkan kebutuhan.

Tri melanjutkan saat ini guru mata pelajaran prakarya dan bahasa inggris kelebihan karena semua guru bisa menjadi guru prakarya.

Selain kelebihan guru prakarya dan bahasa inggris, dia mengatakan ada 11 guru yang sudah mendapatkan SK PPPK namun harus direvisi penempatan karena sekolah yang ditempati di regrouping.

Dia melanjutkan data yang diambil Kemenpan RB dan BKN ternyata data per Desember 2021 dan sekarang sudah di Juli 2022 sehingga harus disesuaikan. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved