Liputan Khusus

KPAI Usul Menteri Agama Keluarkan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual

KPAI telah menemui Menteri Agama menyampaikan usulan akan pentingnya Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.

Penulis: faisal affan | Editor: m nur huda
Istimewa
ilustrasi pelecehan seksual - KPAI telah menemui Menteri Agama menyampaikan usulan akan pentingnya Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual atau pelecehan alias pencabulan terhadap korban (terutama anak bawah umur) terus dilakukan berbagai elemen masyarakat. Maklum, belakangan ini ramai mencuat kasus pencabulan di lembaga pendidikan dan lainnya.

Dan pelakunya, mayoritas adalah orang dekat alias kenal dengan korban.

KPAI telah menemui Menteri Agama menyampaikan usulan akan pentingnya Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.

"Bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pesantren? Tentu saja perlu upaya lebih dari negara, terutama dalam memayungi aturan pesantren yang ada di Indonesia. KPAI menitipkan pentingnya dunia pesantren membangun gugus tugas penanganan, mekanisme referal yang terbuka, safe child guarding 'bagaimana bekerja dengan anak’," kata Jasra Putra, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Baca juga: Setahun, Ribuan Kasus Kekerasan Seksual, KPAI Minta Perbanyak CCTV di Lembaga Pendidikan

Selain usulan untuk memperbanyak pemasangan CCTV di lembaga pendidikan, KPAI juga mengusulkan larangan anak berlama-lama sendirian dengan guru.

Selain itu, kelas atau ruang yang tidak memiliki hambatan jarak pandang dan adanya pengawasan berlapis seperti patroli petugas keamanan.

"Tapi saya menilai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih belum efektif. Perlu adanya komitmen daerah dalam kebijakan dan penganggaran, agar anak anak ini terjangkau oleh kebijakan, sejak dari daerah sebelum mereka dititipkan dalam lembaga lembaga," pintanya.

KPAI juga menekankan adanya layanan pengaduan pendampingan dan penguatan. Karena ada lembaga yang bersifat asrama, seperti panti, balai, pesantren, sekolah asrama, yang tidak membolehkan alat komunikasi.

"Tapi jangan sampai alat komunikasi darurat tidak standby tiap hari dan dekat dengan anak, karena penting untuk mitigasi kekerasan seksual sejak dini," terangnya.

Tantangan di kepolisian juga luar biasa dalam menindaklanjuti besarnya angka kasus kekerasan seksual. Karena korbannya di mata hukum ‘yatim piatu’ dan peristiwanya sering kali ‘korban’ adalah juga ‘saksi’.

KPAI mendorong agar Unit PPA Kepolisian diberi wewenang lebih besar dengan menjadi Direktorat sendiri.

Agar upaya penanganan dan pencegahan kejahatan seksual dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjawab persoalan ini.

Materi MPLS

SMAN I Semarang telah berupaya memberikan edukasi pencegahan terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual atau pencabulan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved