Berita Jepara

DPRD Jepara Beri 13 Rekomendasi, PJ Bupati Siap Tindaklanjuti

DPRD Kabupaten Jepara memberikan sejumlah rekomendasi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penulis: Muhammad Yunan Setiawan | Editor: m nur huda
Humas Pemkab Jepara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara memberikan sejumlah rekomendasi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. 

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara memberikan sejumlah rekomendasi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Atas rekomendasi tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta siap menjalankan saran tersebut.

"Semua saran dan masukan akan kami perhatikan dan tindaklanjuti sebagaimana mestinya. Akan kami jadikan pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan APBD di tahun berikutnya," kata Edy Supriyanta, Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan LPJP APBD 2021 di gedung dewan, Senin (25/7/2022).

Dia menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah Jepara Edy Sujatmiko dan pimpinan perangkat daerah untuk segera melaksanakan  rekomendasi-rekomendasi tersebut. 

"Dengan rekomendasi dan saran yang disampaikan oleh para anggota dewan tentu akan meningkatkan kinerja pada masing-masing perangkat daerah dan BUMD agar lebih responsif, produktif, dan professional," imbuhnya. 

Edy bahkan mengaku akan mengawal sendiri rekomendasi dan catatan DPRD Jepara. 

"Insya Allah, saya akan mengawal sendiri rekomendasi dan sejumlah catatan yang disampaikan oleh anggota dewan," tegas Edy. 

DPRD Jepara sendiri memberikan setidaknya 133 rekomendasi saat menyetujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.

Rekomendasi diberikan DPRD setelah ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar). Pembahasan dilakukan dengan mengundang unsur eksekutif. 

Dari jumlah tersebut, terdapat 20 rekomendasi untuk bupati. Berikutnya 6 rekomendasi untuk Perumda Aneka Usaha, lalu Perumda Tirto Jungporo mendapat 7 rekomendasi, dan jumlah berbeda-beda di berbagai perangkat daerah.

Di antaranya adala Dinas Pariwisata 8 rekomendasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan masing-masing 2 rekomendasi, Dinas Perhubungan 3, hingga SUD RA Kartini 6, dan sejumlah perangkat daerah lain.(*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved