Berita Demak

Abrasi Rob Demak Semakin Meluas, Pemerintah Kabupaten Terkesan Lepas Tangan, Ada Apa ?

Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa dihantui oleh datangnya limpasan air laut yang menyebabkan banjir rob hingga abrasi di berbagai titik

Penulis: Rezanda Akbar D | Editor: Catur waskito Edy
Rezanda Akbar D
Warga desa Sriwulan, Sayung yang terdampak banjir rob 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa dihantui oleh datangnya limpasan air laut yang menyebabkan banjir rob hingga abrasi di berbagai titik Pesisir Pantai Utara Jawa.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Demak yang sudah dilanda abrasi rob sejak tahun 1997.

Aset-aset daerah juga sudah banyak hilang seperti jalan penghubung Semarang hingga Kecamatan Bonang Demak yang tertelan abrasi rob.

Selain itu, Dukuh Senik dan Dukuh Tambaksari Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak ikut menghilang akibat ganasnya abrasi.

Hingga sekarang, dampak abrasi juga telah melimpas ke jalur Pantura di Sayung, Demak yang menghubungkan jalan Semarang-Kudus.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan beragam cara agar abrasi rob bisa terkendali.

Seperti pembuatan Brick Water, rumpon, maupun penanaman pohon mangrove beserta monitoring keadaan pohonnya.

Hanya saja, hal tersebut sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Lantaran terkendala oleh peraturan yang telah ditetapkan.

Itu diungkap oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Nanang Tasunar kepada Tribunjateng.com, Selasa (9/8/2022).

"Berlakunya UU No 23 Tahun 2014 kaitan kewenangan. Ditahun sebelumnya, kami ada bangunan di atas air, entah itu brick water, hybrid engineering atau pemecah ombak. Ini jadi tidak boleh lagi kami lakukan," urainya.

Kewenangan-kewenangan tersebut telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Jadi undang-undang yang dulu itu 0-4mil adalah kewenangan Kabupaten/Kota, 4-12mil itu kewenangan Provinsi yang diatas 12 mil adalah kewenangan pusat," ucapnya.

Namun, adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 kewenangan untuk laut mulai dari garis pantai terendah diambil tarik 4 mil sudah tidak ada dan jadi langsung ke 12 mil.

"Jadi 0-12 mil itu kewenangan ada di Provinsi, sehingga kami melakukan kegiatan konsentrasinya hanya di pesisir yang berbatasan dengan laut," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved