Fokus

Fokus: Merdeka dari Upeti Berkedok Sumbangan

BEREDARNYA surat permintaan sumbangan dari panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah cukup mengejutk

Penulis: Erwin Ardian | Editor: m nur huda
tribunjateng/grafis/bram kusuma
ERWIN ARDIAN wartawan Tribun Jateng 

Tajuk Ditulis Oleh Wartawan Tribun Jateng, Erwin Ardian

TRIBUNJATENG.COM - BEREDARNYA surat permintaan sumbangan dari panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah cukup mengejutkan. Surat edaran itu dinilai tak biasa karena mencantumkan besaran sumbangan yang harus diberikan oleh donatur yang dituju.

Tak tanggung-tanggung dalam surat yang ditandatangani pejabat kecamatan setempat itu, jelas tertulis pihak mana saja yang akan didapuk menjadi donatur, lengkap dengan besaran jumlah donasi yang harus dibayarkan.

Dari nama-nama donatur yang tercantum, di antaranya ada nama Sekolah, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, Pengusaha, bahkan ada nama Kantor Pajak Pratama. Di sebelah nama donatur ada besaran jumlah donasi mulai Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.

Seperti diberitakan Tribunjateng.com, seorang pengusaha di Demak yang enggan menyebutkan namanya menyayangkan adanya surat edaran permintaan untuk acara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang sudah dipatok besaran sumbangan yang diminta oleh panitia.

Menurutnya, tidak ada masalah panitia HUT RI meminta sumbangan kepada warga, namun tidak sepatutnya dicantumkan besaran sumbangan yang harus diberikan, karena itu bisa berarti pemaksaan.

Apalagi di dalam surat itu tertulis di antara donatur, selain pihak swasta ada juga lembaga-lembaga pemerintah seperti sekolah, puskesmas, hingga ada kantor pajak. Pengusaha itu menambahkan tidak semua donatur yang dikirimi surat memiliki kemampuan yang sama dalam memberikan sumbangan.

Selain memeriahkan, filosofi merayakan HUT kemerdekaan RI adalah mensyukuri kebebasan kita dari belenggu penjajahan. Meski tidak mengalami langsung kita tentu tahu bagaimana bangsa kita ditindas oleh penjajah.

Di masa penjajahan,sumber daya alam dan manusia kita diperas untuk kemakmuran bangsa penjajah. Satu di antara banyaknya simbol tekanan dari penjajah adalah penerapan pajak atau upeti besar yang wajib disetorkan kepada pemerintah penjajahan.

Rakyat terjajah dipaksa membayar pajak yang besarannya terserah pemerintah penjajah. Penggunaan pajak pada masa penjajahan juga pasti tidak transparan dan terserah mau dipakai apa oleh penjajah.

Ironisnya, berkedok untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI, pola yang dipakai panitia di Kecamatan Demak, justru mirip dengan pola yang dipakai pemerintah pada masa penjajahan.

Besaran sumbangan yang sudah dipatok, mirip upeti yang dibebankan pada warga. Belum lagi muncul pertanyaan, apakah penggunaan hasil sumbangan itu akan dilaporkan secara transparan dan diumumkan detail penggunaannya kepada warga.

Mungkin sudah saatnya kita kembali belajar memahami arti merdeka yang sesungguhnya. Kalau setiap perayaan HUT kemerdekaan justru berpotensi menimbulkan ‘penjajahan’ model baru, apakah masih layak kita merayakannya?

Para pejuang yang dulu mempertaruhkan harta dan nyawa demi merebut kemerdekaan tentu akan sedih melihat anak cucu mereka meniru gara-gara penjajah hanya untuk merayakan HUT kemerdekaan.

Sudah selayaknya pola-pola penagihan upeti berkedok sumbangan seperti ini tak lagi muncul di negara yang sudah merdeka selama 77 tahun. Merdeka! (*Tribun Jateng Cetak)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved