Kondisi Terkini Pendopo Bupati Pemalang, KPK Dikabarkan OTT Mukti Agung Pemilik PO Bus Dewi Sri

TRIBUNJATENG.COM, PEMALANG - Berikut kondisi terkini Kantor Bupati Pemalang pasca penyegelan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/8/2022). 

Kondisi malam hari di Komplek Kantor Bupati Pemalang tampak sepi. 

Foto yang beredar merupakan penyegelan KPK di ruang bidding atau lelang yang berada di komplek Kantor Bupati Pemalang. 

Ruang bidding/lelang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika. 

Selain itu penyegelan juga dilakukan di Kantor Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. 

Biodata dan Profil

Berikut ini biodata dan profil Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta, Kamis (11/8/2022). 

Biodata Bupati Pemalang: 

Nama Lengkap : Mukti Agung Wibowo,S.T.,M.Si

Tanggal Lahir : 02 Oktober 1976

Adalah Bupati Pemalang periode 2021-2025 yang terpilih berdasarkan Pemilihan umum Bupati Pemalang 2020 bersama dengan Mansur Hidayat dan diusung oleh PPP dan Gerindra.

Ia dikenal sebagai salah satu anak dari pemilik PO. Dewi Sri (salah satu PO. Bus terkenal di Pantura Jawa Tengah).

Kantor di Area Kantor Bupati Disegel

Tribunjateng.com mendapatkan foto Kantor Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disegel KPK.

Selain foto, juga beredar kabar Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta. 

"Info ada OTT juga di DPR. 

20 orang diamankan, bupati pemalang salah satunya, komisi IV DPR.

6 mobil diamankan," demikian pesan singkat yang beredar. 

Berikut ini foto-foto yang diterima Tribunjateng.com terkait kabar Kantor Bupati Pemalang disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/8/2022). 

Sementara itu, segel tertempel di depan pintu tertulis Kamis 11-08-2022.

Dalam segel tertulis Dalam Pengawasan KPK. 

Di pojok kiri atas juga terdapat logo KPK. 

Berikut foto-fotonya:

1. Disegel KPK

2. Stiker berlogo KPK

3. Segel KPK

Foto yang diterima tribunjateng.com dari seorang warga Pemalang. 

Dikabarkan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pemalang. 

Saat ini tribunjateng.com sedang mencari informasi terkait hal itu. 

Lantik Sekda Pengganti Karena Korupsi

Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo melantik Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang, Slamet Masduki menjadi Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah di Ruang Aula BKD Pemalang, Rabu sore (10/8/2022).

Upaya ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan usai Sekda sebelumnya, Mohammad Arifin ditetapkan sebagai tersangka oleh Dirkrimsus Polda Jateng dalam kasus korupsi pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang tahun 2010.

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo menyampaikan pengisian kekosongan jabatan Sekda tersebut sangat penting dilakukan karena tugas dan wewenang Sekda sangat menentukan jalannya organisasi pemerintahan.

Bupati juga mengingatkan kepada semua jajarannya untuk menghindari perilaku korupsi.

"Kami juga memberikan masukan terutama Apip (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai pengawas internal untuk memberikan peringatan dan pengawasan.

Lebih baik kita mencegah (korupsi) karena kalau sudah terjadi tidak ada obatnya," ungkapnya usai acara pelantikan. 

Sementara itu, Slamet Masduki selaku PJ Sekda Pemalang yang baru dilantik mengatakan, tugas Sekda yang sudah berjalan atau akan berjalan akan dilanjutkan dengan sebaik-baiknya.

"Kami akan memberikan yang terbaik, khususnya pekerjaan yang belum sempat diselesaikan beliau akan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh," ujarnya singkat.

Diberitakan Kompas.com Selasa (19/7/2022), Polda Jateng melalui Dirreskrimsus Kombes Pol. Johanson Simamora, telah mengumumkan penetapan Sekda Pemalang Mohammad Arifin sebagai tersangka dalam kasus pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang tahun 2010.

Dari hasil penyelidikan diketahui, Mohammad Arifin yang saat itu menjabat sebagai Kepala DPU Kabupaten Pemalang meminta agar pencairan proyek pembangunan jalan sebanyak 100 persen. Padahal progres pembangunan baru 73 persen.

"Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh MA yang sekarang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Pemalang yaitu pencairan 100 persen dari paket 1 dan 2 yang sebenarnya pekerjaan masih 73 persen dan penyerahan uang Rp 500 juta kepada PT Aska padahal bukan yang pemenang proyek," ujar Johanson.

Ia menyebut kasus proyek pengadaan jalan sebesar Rp 6.579.000.000 menyebabkan kerugian negara hingga Rp 1.055.000.000.

 (*)