Bupati Pemalang Kena OTT: KPK Mempunyai Waktu 1x24 Jam untuk Menentukan Status Hukum

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Beredar foto KantorBupati Pemalangdan Disperindagkop Pemalang disegel KPK, Kamis (11/8). Segel tertempel di depan pintu tertulis Kamis 11-08-2022.

Foto yang diterimatribunjateng.comdari seorang warga Pemalang. Dikabarkan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)Bupati Pemalang.

Saat initribunjateng.comsedang mencari informasi terkait hal itu. Di mana, dari penelusuran Tribun Network, 20 orang diamankan di Jakarta, bupati pemalang Mukti Agusng Wibowo salah satunya.

Mukti Agung Wibowo,S.T.,M.Si (lahir 02 Oktober 1976) adalah Bupati Pemalang periode 2021-2025 yang terpilih berdasarkan Pemilihan umum Bupati Pemalang 2020 bersama dengan Mansur Hidayat dan diusung oleh PPP dan Gerindra. Ia dikenal sebagai salah satu anak dari pemilik PO. Dewi Sri (salah satu PO. Bus terkenal di Pantura Jawa Tengah).

"Bupati Pemalang (yang diamankan)," kata salah seorang sumber, Kamis (11/8).

OTT digelar di Jakarta dan beberapa daerah lainnya di Jawa Tengah. Bupati Pemalang sendiri dikabarkan diamankan di Jakarta.

Selain Bupati Pemalang, tim juga mengamankan sejumlah pihak lainnya.

Tak hanya menangkap sejumlah pihak, tim juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku belum mendapat informasi resmi dari stafnya soal giat Operasi Tangkap Tangan (OTT), hari ini. "Saya belum dapat informasi ada OTT dari staf," singkat Alexander Marwata saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan soal kabar OTT terhadap Bupati Pemalang tersebut.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Lantik Sekda Pengganti Karena Korupsi

Sementara itu, sebelumnya Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo melantik Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang, Slamet Masduki menjadi Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah di Ruang Aula BKD Pemalang, Rabu sore (10/8).

Upaya ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan usai Sekda sebelumnya, Mohammad Arifin ditetapkan sebagai tersangka oleh Dirkrimsus Polda Jateng dalam kasus korupsi pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang tahun 2010.

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo menyampaikan pengisian kekosongan jabatan Sekda tersebut sangat penting dilakukan karena tugas dan wewenang Sekda sangat menentukan jalannya organisasi pemerintahan.