Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Nasional

Presiden Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen Tahun Depan, Tapi Perlu Waspada Tinggi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematok target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.

Editor: m nur huda
FACEBOOK/Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Maruf Amin di Gedung DPR-MPR. Jokowi mematok target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. 

Ia menegaskan, pemerintah terus melakukan konsolidasi fiskal agar momentum pemulihan konsisten menguat.

Presiden pun menambahkan bahwa konsolidasi fiskal merupakan refleksi kesiapsiagaan menyongsong tantangan baru yang lebih besar.

Dalam RAPBN 2023, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp 3.041,7 triliun, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 811,7 triliun.

Sedangkan, pendapatan negara pada 2023 dipatok sebesar Rp 2.443,6 triliun, terdiri dari Rp 2.016,9 triliun dari penerimaan perpajakan, dan Rp 426,3 triliun dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Adapun, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menilai, pemerintah tidak optimistis dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 5,3 persen.

"Kami melihat tampaknya benar-benar terjadi awan gelap di tahun 2023," ujarnya dalam diskusi, Selasa (16/8).

Ia berujar, proyeksi pertumbuhan ekonomi itu diambil dari batas bawah dari asumsi dasar makro dalam RAPBN 2023 yang disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Pertumbuhan ekonomi antara 5,3-5,9 persen artinya pemerintah mengambil preferensi batas bawah dari target pertumbuhan ekonomi. Tahun depan masih menjadi tahun kritis. Kita dibayang-bayangi krisis Rusia-Ukraina dengan harga ICP 90 dollar AS per barel," terangnya.

"Saya kira tahun depan terjadi stagnasi ekonomi, ini harus diwaspadai, terutama masyarakat bawah, karena tampaknya akan terjadi pengurangan subsidi BBM yang signifikan karena keterbatasan anggaran pemerintah," tukas Tauhid. (Tribun Network/Reynas Abdila/Dennis Destryawan/tribun jateng cetak)

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved