Sekda Pemprov Jateng Akui Ada Keterbatasan dalam Pengembangan UMKM di Jawa Tengah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Berbagai upaya dilakukan, salah satunya berkolaborasi dengan swasta untuk membantu mengatasi keterbatasan yang dimiliki negara.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengungkapkan, pengembangan UMKM adalah kewajiban pemerintah.

Namun menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri karena memiliki keterbatasan sumber daya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengapresiasi peran aktif dari pihak lain, termasuk kalangan swasta. Sedangkan, pemerintah akan mendorong dari sisi regulasi dan kebijakan yang memberikan keleluasaan dalam pengembangan UMKM.

"Sumber dayanya terbatas. Kita lebih banyak dari sisi regulasi dan kebijakan, " kata Sumarno .

Sumarno menambahkan, Inklusi keuangan syariah menjadi solusi sehingga pelaku UMKM bisa memperoleh sumber pendanaan.

Sebab menurutnya, pendanaan menjadi salah satu kendala dalam pengembangan UMKM di Jawa Tengah selain pemasaran dan transaksi pembayaran non tunai.

"Peningkatan kapasitas UMKM melalui penguatan akses pembiayaan yang inklusif diharapkan mampu mendorong UMKM untuk naik kelas, " katanya saat menghadiri Sosialisasi Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah, di Gedung Kewirausahaan Fakulitas Ekonomi Bisnis Undip, Jumat (26/8/2022).

Turut hadir dalam acara tersebut, Rektor UNDIP Prof. Yos Johan Utama, Asda Ekonomi dan Pembangunan Peni Rahayu, serta Kepala Divisi Pegadaian Syariah Beni Martina Maulan. 

Dengan osialisasi itu, berupaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, Indonesia mempunyai jumlah UMKM yang besar sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan turut mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir mengatakan peningkatan inklusi keuangan, forum ini juga turut mendorong perkembangan Keuangan Syariah dan aktivitas ekonomi yang mendukungnya mulai dari sektor makanan halal hingga keuangan syariah.

“Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan mampu mendukung program inklusi keuangan diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional," kata Iskandar yang pernah menjabat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

Dia menambahkan setiap pemangku kepentingan diharapkan mampu berkolaborasi dalam membantu upaya ini. Untuk meningkatkan skala usaha bagi UMKM agar naik kelas diperlukan akses pembiayaan yang memadai salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

Jumlah realisasi tahun ini hingga Juli 2022 telah mencapai Rp 8,34 triliun dengan jumlah 370.845 nasabah. Pembiayaan ini terdiri dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. (*)