Jokowi: Elektabilitas Tinggi Tak Jaminan Diusung Parpol

UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, pasangan calon (paslon) capres-cawapres tak bisa mengajukan dirinya sendiri, tapi harus diusung oleh parpol.

Editor: Vito
Tribun Jateng/Hermawan Endra
Presiden Jokowi 

TRIBUN, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, elektabilitas tidak menjadi faktor tunggal yang dipertimbangkan partai politik (parpol) dalam mengusung calon presiden maupun wakil presiden (capres-cawapres).

"Yang namanya calon presiden, calon wakil presiden, itu di konstitusi kita, di undang-undang kita, memang harus diusung partai atau gabungan partai," kata Jokowi, dikutip dari akun resmi Twitter @jokowi, Minggu (28/8).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017, pasangan calon (paslon) capres-cawapres tak bisa mengajukan dirinya sendiri, tapi harus diusung oleh parpol.

“Oleh sebab itu, sekali lagi, ojo kesusu. Tidak usah tergesa-gesa,” ungkap Jokowi di acara Rapimnas Bravo Lima, Jumat (26/8).

"Artinya apa? Belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai. Kalau mereka nggak mau, gimana?" lanjutnya.

Menurut dia, menentukan kandidat untuk diusung sebagai capres-cawapres tidak perlu dilakukan terburu-buru. "Dilihat dulu, baru nanti kita bicara dan menentukan sikap," ucap eks Wali Kota Solo itu.

Saat ini, Jokowi menuturkan, hal yang paling penting yang diperlukan dalam kepemimpinan masa depan adalah kemampuan untuk menghadapi masalah global.

"Karena dunia dengan permasalahan yang semakin sulit, global dengan permasalahan yang semakin rumit, tidak mudah mengelola sebuah negara," ucapnya.

Ia pun kembali mengingatkan pendukungnya untuk tidak terburu-buru dalam menentukan sosok calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024.

Meski demikian, Jokowi menyebutkan kriteria calon pemimpin yang pantas menggantikannya. Satu di antaranya adalah harus mau dekat dengan rakyat.

"Saya harap Musyawarah Rakyat bisa memunculkan pemimpin yang dicintai rakyat, mau dekat dengan rakyat, mau turun ke bawah, tidak hanya mau enak-enakan duduk di istana," ujarnya, saat hadir dalam Musyawarah Rakyat (Musra) I Jawa Barat, di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8).

Jokowi mengaku berkali-kali ditanyai soal sosok yang akan didukungnya pada pemilu 2024. Namun, ia meminta agar para pendukungnya kompak dan hati-hati dalam menjatuhkan pilihan.

"Sebelum masuk ke sini, kita bicara di ruang tunggu, banyak yang berbisik, politik seperti apa di 2024 nanti, kita dukung siapa? Sekali lagi saya ingatkan, kita harus kompak dan harus hati-hati," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan untuk tidak terburu-buru dalam menjatuhkan pilihan. "Kade (hati-hati), ulah gurung gusuh (jangan tergesa-gesa), ulah buru-buru, ulah lepat (jangan keliru), jangan salah kita menentukan siapa (calon presiden dan wakil presiden). Setuju? Saya titip, hati-hati," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Nasional Musra, Taki Reinhard Parapat menyatakan, dari kegiatan Musra akan dimunculkan lima nama calon presiden dan calon wakil presiden yang akan direkomendasikan kepada Jokowi.

"Semua komando tetap di tangan Pak Joko Widodo, kami taat azas. Kami dukung yang disampaikan Pak Jokowi. Kami yakin, apa yang disampaikan adalah untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan setelah beliau nanti selesai," ucapnya.

Menurut dia, nama-nama yang diusulkan harus memiliki pola kempimpinan yang mirip dengan Jokowi agar terjadi kesinambungan pembangunan pada periode mendatang.

"Kami berharap, perjalanan republik semakin baik, dan demokrasi semakin baik. Kami harap estafet kepemimpinan ini berjalan lebih baik. Tidak ada kita berbeda, yang ada, bagaimana kita menyalurkan aspirasi. Ini rakyat, rakyat bebas menentukan pilihan pemimpin," tukasnya. (Kompas.com/Putra Prima Perdana/Vitorio Mantalean)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved