Berita Kudus

DPRD Kudus Apresiasi Perjuangan Pengunjuk Rasa, Ini Jawabannya

Puluhan pengunjuk rasa dari kalangan HMI cabang Kudus diterima Ketua Komisi B DPRD.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: sujarwo
TRIBUNJATENG/SAIFUL MA'SUM
Pukuhan pendemo diterima Ketua Komisi B DPRD Kudus untuk menyampaikan tuntutan secara resmi di sebuah forum, Selasa (30/8/2022). 

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Puluhan pengunjuk rasa dari kalangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kudus diterima Ketua Komisi B DPRD Kudus, Anis Hidayat dan Ketua Komisi D, Ali Ikhsan.

Pengunjuk rasa sempat menyampaikan orasinya di depan pintu gerbang kantor DPRD Kudus, Selasa (30/8/2022) pagi. 

Selanjutnya, mereka diperkenankan masuk ke sebuah ruang pertemuan untuk menyampaikan langsung tuntutan-tuntutan secara lisan dan tertulis.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI cabang Kudus melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kudus, Selasa (30/8/2022).
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI cabang Kudus melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kudus, Selasa (30/8/2022). (Tribun Jateng/Saiful Ma'sum)

Ketua Komisi B DPRD Kudus, Anis Hidayat mengatakan, perjuangan para mahasiswa menjadi hal yang penting sebagai perwakilan suara rakyat untuk pemerintah.

Karena itu, pihaknya pun berkomitmen untuk meneruskan apa saja yang menjadi harapan dan keinginan rakyat, kepada pemerintah pusat dan DPR RI. 

Anis menyebut, ada tiga tuntutan pengunjuk rasa terkait isu nasional, dan satu tuntutan terkait isu lokal di Kabupaten Kudus.

Dia merinci, ketiga tuntutan itu adalah menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, menolak kenaikan tarif dasar listrik, dan meminta pemerintah agar memberantas mafia tambang dan migas di Indonesia.

Sementara satu tuntutan adalah, meminta agar pemerintah dan DPRD Kudus mengawal rencana pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa dalam waktu dekat agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Isu nasional ini yang disuarakan teman-teman mahasiswa, silahkan nanti dinarasikan untuk diteruskan ke tingkat pusat melalui DPRD Kudus. Silahkan ikut kawal bersama, termasuk bersama-sama mengawasi rencana pengadaan perangkat desa," terangnya. 

Terkait rencana kebijakan penaikan harga BBM subsidi, Anis menjelaskan, saat ini beban APBN 2022 sangat besar mencapai Rp 502,4 triliun untuk mensubsidi BBM.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved