Berita Sukoharjo

Bupati Sukoharjo Batalkan SE Sekda Terkait Gerakan Membeli Beras bagi ASN

Terkait polemik SE Sekda Sukoharjo mengani Gerakan Membeli Beras Sukoharjo bagi ASN, Bupati Sukoharjo Etik Suryani angkat bicara

Editor: muslimah
©shutterstock.com/Piotr Malczyk
Ilustrasi beras. 

TRIBUNJATENG.COM, SUKOHARJO – Terkait polemik SE Sekda Sukoharjo mengani Gerakan Membeli Beras Sukoharjo bagi ASN, Bupati Sukoharjo Etik Suryani angkat bicara.

Terlebih SE tersebut sudah menimbulkan kegaduhan dan memunculkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Sukoharjo meminta agar Sekda Sukoharjo membatalkan SE Nomor 526/1338/2022 tertanggal 3 Agustus 2022 dan melakukan evaluasi kembali kaitannya dengan mekanisme agar nantinya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

“Kami memahami apa yang terjadi di tengah masyarakat khususnya mengenai SE Sekda terkait Gerakan Membeli Beras bagi ASN. Dan setelah dilakukan kajian dan meminta laporan menyeluruh dari Sekda dan OPD terkait, maka kami meminta agar SE tersebut dibatalkan,” tegas Bupati.

Menurut bupati, pada dasarnya gerakan tersebut sebenarnya merupakan salah satu upaya membantu petani dalam memasarkan produk local, khususnya beras di Kabupaten Sukoharjo agar terserap. Sebab berdasarkan data yang ada, Kabupaten Sukoharjo surplus beras 104.232 ton pada tahun 2021.

Selain itu, Kabupaten Sukoharjo juga menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan saat ini sedang gencar mengembangkan lahan pertanian IP 400.

“Semangat kita, pemerintah kabupaten Sukoharjo itu yang utama untuk membantu petani agar produknya bisa terserap,” ungkap bupati.

Namun melihat dinamika yang ada di lapangan, bupati memutuskan dan meminta agar Sekda mengevaluasi kembali terkait dengan mekanisme dalam rangka membantu penyerapan hasil produksi pertanian.

Bupati Sukoharjo juga menepis anggapan bahwa gerakan membeli beras ini dibatalkan karena desakan atau tekanan pihak tertentu.

“Sama sekali tidak ada tekanan pada kami terkait pembatalan ini. Sebab apa yang pemda lakukan ini semata-mata tujuannya untuk membantu petani. Hanya saja, setelah dilakukan evaluasi kami meminta agar mekanisme terkait dengan gerakan ini dievaluasi kembali agar nantinya tidak bertentangan dengan aturan yang ada,” tegas Bupati.

Bupati juga menepis tudingan bahwa ada nuansa politis terkait dengan gerakan ini.

“Pemilu, Pilkada itu masih jauh jadi silahkan yang mau menilai seperti apa. Yang jelas dan utama semangat dan niat dari pemda adalah membantu petani. Kalau niat pemerintah membantu petani dianggap politik, silahkan masyarakat menilai sendiri,” tandas bupati.


Sebab, kata bupati, petani menjadi bagian penting dan instrument penting di negeri ini, jadi sudah selayaknya pemda membantu para petani agar lebih sejahtera dan lebih baik.

Sekali lagi Bupati menegaskan, bahawa pihaknya sudah memerintahkan Sekda agar membatlkan SE tersebut dan mengevaluasi kembali mengenai mekanismenya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved