Pengawasan BBM Subsidi Diperketat, Masyarakat Diimbau Jangan 'Panic Buying'

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Beberapa upaya dilakukan untuk mencegah penimbunan BBM bersubsidi di tengah isu kenaikan harga.

Seperti di ketahui, antrian kendaraan di beberapa SPBU sudah mulai terlihat dalam dua hari terakhir.

Kini pemerintah provinsi Jawa Tengah bersama BPH Migas dan pihak kepolisian terus meningkatkan pengawasan, di tengah rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Baca juga: 3 Dampak Buruk Terlalu Banyak Makan Gorengan

Baca juga: 5 Minuman Segar Ini Baik untuk Mengelola Gula Darah pada Penderita Diabetes

Baca juga: Nonton TV Online Ini Link Live Streaming Persebaya Surabaya Vs Bali United Liga 1 2022

Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, pihaknya selalu melakukan monitoring terhadap distribusi, serta menghitung kecukupan BBM di setiap daerah untuk diramu menjadi sebuah kebijakan.

Meski pengawasan ada di BPH Migas, namun pemerintah daerah memiliki tugas untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pasokan BBM.

"Potensi aksi penimbunan sudah ditangani, sudah dipetakan siapa yang berperilaku seperti itu. Kalau mereka masih nekat, ya tentu akan ada sanksi tegas dari pihak berwajib," katanya.

Sujarwanto menyebut, pendataan pengguna BBM bersubsidi dengan aplikasi MyPertamina juga sangat bagus, sebagai bagian menyusun database pola konsumsi masyarakat terhadap BBM subsidi dan tidak subsidi.

Data ini akan sangat penting, karena bisa terlihat siapa dan kelompok mana yang menggunakan BBM bersubsidi.

"Data ini akan menjadi sangat penting, karena akan diketahui persis siapa yang menggunakan BBM bersubsidi."

"Kebijakan pembatasannya atau siapa dan jumlahnya berapa, nanti setelah ada data yang kuat dari Pertamina," tukas Sujarwanto.

Sujarwanto memastikan, pasokan BBM bersubsidi di wilayah Jawa Tengah mencukupi hingga akhir tahun, meskipun terdapat peralihan pengguna Pertamax ke Pertalite sebesar 10-15 persen di wilayah ini.

Pemerintah pusat sendiri telah setuju untuk menambah alokasi BBM bersubsidi di Jateng sebesar 30 persen pada tahun ini.

"Kami sudah ajukan permintaan penambahan kuota sejak bulan Juni lalu untuk BBM subsidi sebesar 30 persen," tandasnya.

Meski begitu, Sujarwanto menghimbau kepada masyarakat agar tidak 'punic buying' terkait isu kenaikan harga BBM, karena hal itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat.

Apalagi, kenaikan harga BBM juga diimbangi dengan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat.