Berita Kudus

Bantuan Hibah Partai Politik di Kudus Tahap Pertama Cair, PDI P Dapat Paling Banyak

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Hibah bantuan keuangan untuk partai politik di Kabupaten Kudus tahap pertama telah disalurkan. Terbanyak diterima PDIP

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Rifqi Gozali
Bupati Kudus HM Hartopo menyerahkan secara simbolis hibah bantuan keuangan partai politik di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (6/9/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Hibah bantuan keuangan untuk partai politik di Kabupaten Kudus tahap pertama telah disalurkan. Terbanyak diterima PDI Perjuangan.

Penyerahan hibah partai politik itu disampaikan oleh Bupati Kudus HM Hartopo kepada 10 partai politik di Pendopo Kudus, Selasa (6/9/2022).

Pada hibah tahap pertama ini PAN mendapat Rp 76.867.200. Kemudian PDI Perjuangan mendapat Rp 219.475.000, dan Partai Demokrat mendapat hibah senilai Rp 51.257.000.

Kemudian untuk partai Gerindra yakni sebesar Rp 181.679.850, Golkar mendapat Rp 159.530.550, Hanura Rp 70.216.800.

Selanjutnya PKS mendapat hibah senilai Rp 88.084.650, PKB mendapat Rp 193.188.00, Nasdem sebesar Rp 87.383.400, dan PPP mendapat Rp 73.893.900.

Plt Kepala Badan Kesbangpol Kudus, Harso Widodo mengatakan, hibah bantuan keuangan untuk partai politik ini disesuaikan dengan perolehan suara sah pada Pemilu 2019.

Masing-masing suara sah yang dikantongi partai mendapat hibah senilai Rp 5 ribu pada anggaran 2022. Sementara pada pencairan hibah tahap pertama ini masing-masing suara sah ibaratnya senilai Rp 2.550. Sisanya Rp 2.450 akan dicairkan pada tahap kedua.

"Pencairan tahap kedua menunggu APBD Perubahan disahkan," kata Harso.

Sementara itu Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, hibah yang diberikan untuk partai politik bisa digunakan untuk program yang selaras dengan aturan. Misalnya untuk pendidikan politik dan operasional kesekretariatan partai.

"Hibah yang diterima partai ini dijalankan secara akuntabel dan transparan, jangan sampai menimbulkan masalah," kata Hartopo.

Yang terpenting, katanya, pendidikan politik harus diperkuat. Pasalnya masyarakat harus benar-benar tahu maksud dan tujuan politik.

"Politik punya tujuan yang elegan, karena bentuk komitmen antara pemerintah dengan masyarakat. Politik sebuah kepentingan untuk mencapai tujuan," kata Hartopo.

Untuk itu, dengan adanya pendidikan politik masyarakat bisa terhindar dari praktik politik uang. Dia mencontohkan, pada momentum pemilihan setiap pemilih mendapat 'uang saku' senilai Rp 50 ribu, kata Hartopo, uang sebanyak itu mungkin hanya bisa dibuat beli bakso dan rokok dan habis seketika. Padahal kepemimpinan berlangsung selama lima tahun ke depan.

"Dengan adanya pendidikan politik, masyarakat bisa lebih cermat dalam menentukan figur calon pemimpin, mengetahui latar belakangnya dan kapasitasnya," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved