Kerjasama SAFE Seas dan Desa Kluwut Bikin Rifai Tenang saat Melaut

TRIBUNJATENG.COM,BREBES -- Yayasan Plan Internasional Indonesia (Plan Indonesia) melalui Project SAFE Seas  bekerjasama dengan pihak desa Kluwut, Brebes untuk melakukan kerjasama dalam pengawasan perlindungan awak kapal perikanan (AKP).

Dari kegiatan itu ada perbaikan perlindungan terhadap para AKP terutama jaminan sosial sehingga mereka lebih tenang dalam bekerja.

"Ya sekarang melaut lebih tenang karena sudah masuk BPJS," ujar awak kapal perikanan Rifai (50) kepada Tribunjateng.com di dermaga Kluwut, Bulakamba,Brebes, Kamis (8/9/2022).

Warga desa Kluwut itu mengaku, sewaktu berangkat melaut dimintai KTP dan dokumen lainnya untuk kelengkapan kerja di laut.

"Ya ikut kapal besar biasanya sampai ke Sumatera , pemilik kapal yang mintai dokumen itu," terangnya.

Data BPS 2021 (Kecamatan Bulukumba dalam angka 2021) di Desa Kluwut, Bulakamba, Kabupaten Brebes terdapat 2.780 warga menjadi awak kapal perikanan (AKP).

Di desa tersebut terdapat sekira 200 kapal ukuran di atas 30 gross ton yang beroperasi.

Tak heran di kawasan tersebut angka kecelakaan kerja maupun kematian terhadap awak kapal perikanan (AKP) acapkali terjadi.

"Di desa kami kasus awak kapal perikanan meninggal dunia kurang lebih 5 kejadian setiap tahunnya.

Sedangkan kecelakaan kerja sekira belasan kasus tiap tahun," ujar kepala desa Kluwut, Zaenal Arifin kepada Tribunjateng.com.

Kasus menyangkut awak kapal perikanan di Kluwut memang didominasi soal kematian dan kecelakaan kerja sehingga perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan menjadi salah satu bagian prioritas kerja pihak Desa.

"Kami bersama SAFE Seas memberikan edukasi kepada awak kapal perikanan dan pemilik kapal supaya memperhatikan keselamatan dan perlindungan supaya tak ada lagi kasus-kasus AKP meninggal atau alami kecelakaan kerja tapi tak ada jaminan sosial," bebernya.

Upaya pencegahan yang dilakukan berupa sosialisasi kepada pemilik kapal seperti harus melengkapi dokumen para awak kapal perikanan yang ikut di kapal tersebut. 

"Yang jelas kami sosialisasi terkait perlindungan AKP kepada para juragan terutama pembagian gaji dengan hasil  tangkapan ikan harus sesuai presentase kesepakatan bersama," terangnya.

Berikutnya, sosialisasi diberikan pula kepada AKP meliputi keselamatan kerja dan perlengkapan dokumen yang harus dilengkapi. 

"Ya terutama BPJS harus ada sehingga ketika terjadi sesuatu di tengah laut dapat tercover jaminan sosial tersebut," tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga  menekankan ke Syahbandar supaya memeriksa persyaratan kapal ketika berangkat. 

Syahbandar harus turut serta memastikan kelengkapan dokumen kapal dan awak kapalnya benar-benar lengkap sebelum diizinkan berlayar.

"Ya kami serius soal ini karena ketika terjadi persoalan di laut yang ditarik-tarik kepala desa. 

Jadi saya minta tolong ke pihak terkait ini diseriuskan, sebab ketika ada masalah bisa ada upaya bantuan di situ," terangnya

Diakuinya, sesudah gerakan-gerakan tersebut dilakukan, kini sangat berdampak bagus ke para AKP di kampungnya di antaranya setiap AKP masuk sebagai peserta BPJS.

Kemudian para AKP juga dijamin oleh para pemilik kapal ketika terjadi kematian di atas kapal akan mendapatkan santunan dengan batasan minimal Rp12 juta.

"Dulu tidak ada kesepakatan itu, jadi hanya berupa tali asih seikhlasnya, saat ini berbeda karena sudah ada kesepakatan tersebut," terangnya. (Iwn)

Baca juga: Not Pianika Irish Goo Goo Dolls I Just Want You to Know Who I Am

Baca juga: Doa Agar Rajin Beribadah Dijauhkan dari Rasa Malas

Baca juga: Siap kembali Jadi Gelandang, Ini Komentar Pemain Muda PSIS Jelang Versus Persikabo

Baca juga: Emak-Emak di Banyumas Rela Hujan-hujanan Demo Tolak Kenaikan Harga BBM: Tolong Didengarkan