Berita Jepara

Ngemis Buat Bayar Cicilan Mobil, SL Terjaring Razia di Jepara, Penghasilan Sehari Capai Rp 700 Ribu

Berasal dari keluarga mampu bahkan punya mobil, wanita ini sehari-hari bekerja sebagai pengemis

Editor: muslimah
TRIBUN JATENG/MUHAMMAD YUNAN SETIAWAN
SL, warga Kudus yang terjaring razia di Perempatan Mayong, Kabupaten Jepara, Selasa (6/9/2022). 

Menurut Budhi, pendalaman ini untuk mengetahui apakah yang bersangkutan  belum pernah mendapat bantuan atau layak mendapat bantuan. 

Selain itu juga untuk mengetahui, apakah aktivitas mengemis telah dianggap mereka sebagai profesi.

Apabila mereka mengemis ini benar-benar karena faktor ekonomi, pihaknya akan memberikan pendampingan sosial sampai perlindungan jaminan sosial.

Mulai 1 Oktober, Beri Uang ke PGOT di Semarang akan Kena Denda Rp 1 Juta dan Kurungan 3 Bulan

Petugas Satpol PP Kota Tegal menertibkan gelandangan untuk didata dan mendapatkan pembinaan di Kantor Satpol PP Kota Tegal.
Ilustrasi. Foto: Petugas Satpol PP Kota Tegal menertibkan gelandangan untuk didata dan mendapatkan pembinaan di Kantor Satpol PP Kota Tegal. (Tribun Jateng/Fajar Bahruddin Achmad)

Pemerintah Kota Semarang akan mulai melakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kota Semarang. Penegakan perda ini mulai 1 Oktober mendatang. Masyarakat yang kedapatan memberi uang kepada PGOT akan dikenai sanksi. 

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto menyampaikan, selama ini penegakan perda tersebut masih sebatas melakukan yustisi PGOT. PGOT yang mangkal di jalan umum maupun fasilitas umum dijaring dan dilakukan pembinaan. Mulai 1 Oktober nanti, penegakan perda tidak hanya fokus terhadap PGOT namun juga masyarakat yang memberikan uang kepada PGOT. 

"Saya pastikan mulai 1 Oktober, kami akan menegakan Perda. Kami akan menangkap baik yang memberi maupun PGOT," tutur Fajar, usai rapat koordinasi penanganan PGOT, di Kantor Satpol PP Kota Semarang, Selasa (6/9/2022). 

Sebelum penegakan, lanjut Fajar, sosialisasi secara masif akan dilakukan hingga 30 September mendatang. Sosialisasi akan disampaikan melalui pengeras suara area traffic control system (ATCS) milik Dinas Perhubungan (Dishub). Nantinya, di setiap lampu lalu lintas yang terpasang ATCS akan ada imbauan bagi masyarakat agar tidak memberikan sumbangan kepada PGOT. 

"Dari Dishub nanti akan menyampaikan lewat ATCS. Saat lampu merah, warga akan mendengarkan imbauan larangan memberikan uang kepada PGOT," paparnya. 

Di samping imbauan melalui ATCS, Fajar menambahkan, Satpol PP akan tetap melakukan yustisi PGOT secara berkala serta akan mengawasi masyarakat yang memberikan uang kepada mereka. 

"Kami perlu alat bukti misal si A memberikan uang, kami perlu video atau rekaman. Jika warga mengelak, kamu ada bukti," ucapnya. 

Dia berharap, upaya penegakan ini bisa menurunkan angka PGOT di ibu kota Jawa Tengah. Dia meminta, masyarakat yang hendak memberikan sumbangan bisa disalurkan ke tempat lain, misalnya panti asuhan atau yayasan. Dengan demikian, Semarang akan lebih tertib dan bersih dari PGOT. 

Kasi Tuna Susila dan Perdagangan Orang (TSPO) Dinas Sosial Kota Semarang, Bambang Sumedi menambahkan, Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang penanganan PGOT mengatur warga yang memberikan uang kepada PGOT dikenakan sanksi berupa kurungan selama tiga bulan serta denda Rp 1 juta. Dalam penerapan sanksi ini, pibaknya akan melibatkan kejaksaan dan pengadilan karena ini masuk ranah instansi tersebut. 

"Jadi, ini hukumannya tindak pidana ringan (tipiring). Rencana, Rabu depan kami akan rapatkan dulu lintas OPD dengan menghadirkan pengadilan negeri dan kejaksaan. Setelah rakor akan dibahas teknisnya," paparnya. 

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved