Berita Pekalongan

PMII Pekalongan Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Pekalongan, Tolak Kenaikan Harga BBM

Sebanyak 200 mahasiswa yang tergabung dalam PMII Pekalongan unjuk rasa.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Indra Dwi Purnomo
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Pekalongan melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Pekalongan, Kamis (8/9/2022). Mereka menolak dengan kenaikan harga BBM. 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Sebanyak 200 mahasiswa yang tergabung dalam PMII Pekalongan melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Pekalongan, Kamis (8/9/2022). Mereka menolak dengan kenaikan harga BBM.

Dalam pantauan Tribunjateng.com, ratusan mahasiswa dan mahasiswi ini melakukan longmarch dari tugu Nol Kajen sekitar pukul 11.00 WIB, ke kantor bupati Pekalongan.

Sambil berorasi, mahasiswa membentangkan poster dengan bertuliskan 'Tolak Kenaikan Harga BBM'

Selain itu juga, mereka meminta untuk ditemui oleh Bupati Pekalongan dan Wakil Bupati Pekalongan.

Ratusan mahasiswa ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar dan didampingi oleh Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satria, serta Dandim 0710 Pekalongan Letkol Infanteri Rizky Aditya.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Pekalongan melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Pekalongan, Kamis (8/9/2022). Mereka menolak dengan kenaikan harga BBM.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Pekalongan melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Pekalongan, Kamis (8/9/2022). Mereka menolak dengan kenaikan harga BBM. (Tribun Jateng/Indra Dwi Purnomo)

Salah satu orator, Rifki Maulana dalam orasinya mengatakan, bahwa kebijakan kenaikan harga BBM menindak hak-hak rakyat.

"Naiknya harga BBM membuat semua harga naik. Dalam aksi kali ini kami menuntut harga BBM diturunkan, menuntut pemerintah untuk memberantas mafia BBM," kata Rifki Maulana kepada Tribunjateng.com.

Tidak hanya itu, mereka juga meminta Bupati dan wakil bupati untuk menemui para mahasiswa di depan kantor bupati.

"H-3 kami mengirimkan surat ke bupati untuk melakukan audiensi, surat itu adalah surat permohonan kepada bupati agar menemui mahasiswa."

"Kita didepan hanya ditemui ketua DPRD, sekda, Kapolres, dan Dandim," imbuhnya.

Akhirnya para mahasiswa diperbolehkan masuk ke aula Setda kabupaten Pekalongan dan akan ditemui oleh Wakil Bupati Pekalongan Riswadi. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved