Semakin Terhimpit Kenaikan Harga BBM, Sopir Angkot di Boyolali Curhat ke Ganjar Pranowo

Sementara sejak pandemi pendapatan mereka terus berkurang bahkan kesulitan mencari penumpang.

Padahal mereka harus setor kepada pemilik angkot dan biaya perawatan kendaraan. Hal itu ditambah dengan harga BBM yang naik.

"Sejak pandemi sudah sepi. Jadi sebelum dan sesudah (BBM naik) tidak ada perbedaan."

"Masalahnya penumpang tidak ada. Kalau ada penumpang mungkin ada perbedaan untuk kenaikan tarif."

"Ini kalau kita naikkan tarif, yang (dikenakan tarif baru) tidak ada orangnya," ujar Syukur, koordinator sopir angkot yang mangkal di Pasar Sunggingan.

Syukur mengaku selama ini ia dan teman-teman sopir tetap bertahan menjalankan angkutan umum karena merasa punya tugas untuk mengantarkan masyarakat.

Ia merasa kasihan kalau angkutan umum sampai tidak jalan karena masih ada yang mengandalkan angkutan umum.

"Tapi kalau kita jalan banyak ruginya, tapi saya bertahan terus supaya di Boyolali ini masih ada angkutan umum, walaupun memang pahit. Saya tetap jalankan selama pandemi sampai sekarang. Untuk kenaikan (tarif) belum bisa terealisasi," tuturnya.

Selain soal masalah penumpang yang sepi dan pendapatan menurun sejak pandemi, Syukur mewakili sopir angkot juga melaporkan kesulitan lain yang dialami. Ia meminta pemerintah agar lebih memerhatikan angkutan umum, baik berupa bantuan operasional dan sebagainya. Termasuk mempermudah dalam mengurus pajak bagi angkutan umum.

"Selama ini angkutan kota pajaknya saja susah karena semuanya masuk koperasi, (anggota) belum terverifikasi semuanya. Yang belum terverifikasi otomatis pajaknya masih tertunda. Itu prosesnya sulit dan itu tadi juga sudah saya sampaikan kepada Gubernur, mudah-mudahan besok ada tindak lanjut," katanya.

Terkait kesulitan pajak itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan akan langsung menindaklanjuti. Ia akan memberikan insentif dan pendampingan agar masalah administrasi itu tidak menjadi beban persoalan lain bagi sopir angkot.

"Maka kita kasihlah kompensasinya agar mereka lebih ringan. Kalau ada proses administratif apalagi mau pembayaran pajak, ya kalau perlu kita kasih insentif. Itu kan bayarnya ke Pemprov, nah nanti saya urus. Tadi saya minta nomornya agar di koperasi mereka bisa kita asistensi untuk mendapatkan kemudahan," tegas Ganjar. (*)