Berita Jateng

Subsidi Akibat Kenaikan Harga BBM Harus Berkeadilan,  Pekerja Informal Paling Terdampak

Ombudsman RI meminta pemerintah memperluas sasaran penerima manfaat program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak hanya untuk pekerja forma

ISTIMEWA
ilustrasi Rupiah dari aplikasi penghasil uang. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Ombudsman RI meminta pemerintah memperluas sasaran penerima manfaat program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak hanya untuk pekerja formal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal itu dikatakan Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam diskusi daring, Kamis (8/9).

Menurut Robert, pengalihan subsidi BBM seharusnya berkeadilan karena kenaikan harga BBM dirasakan semua jenis pekerja."Kita berharap BSU ini makin inklusif tidak hanya berbasis pada pekerja formal yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan," ujar Robert.

Dia menilai wajar pemerintah menyalurkan BSU kepada pekerja formal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena datanya sudah tersedia.

Tujuannya agar penyaluran bisa lebih cepat dan tepat sasaran, namun Robert memandang pekerja informal justru yang paling terdampak kenaikan harga BBM.

Menurut Robert, pekerja informal yang paling membutuhkan Bantuan Subsidi Upah sebagai bantalan perlindungan sosial mereka."Pekerja informal itu paling terdampak," tagas Robert.

Ombudsman berharap Pemerintah turut memberikan BSU sebesar Rp 600 ribu itu kepada pekerja informal serta pekerja formal yang bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Robert menekankan bahwa subsidi upah dari negara ini harus dirasakan oleh semua pekerja.

"Kita semua tentu tidak ingin BSU malah memunculkan kesenjangan sosial atau ketimpangan pendapatan antar-mereka yang sesungguhnya juga terdampak kenaikan BBM," urainya.

Ombudsman juga ORI mendorong kecepatan distribusi bantuan sosial yang dijalankan pemerintah.

Sebab kenaikan harga BBM dikhawatirkan turut mengerek sejumlah harga barang-barang lainnya dan akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

Kepala Pemeriksaan Laporan Keasistenan Utama VI ORI Ahmad Sobirin menuturkan penyaluran BLT maupun bansos lainnya perlu afirmasi terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Menurutnya, kategori penerima manfaat bertujuan agar penyaluran dapat lebih terperinci serta dapat diukur efektivitasnya.

"Distribusi perlu afirmasi dengan kategori tertentu seperti disabilitas, manula, dan masyarakat yang hidup di 3T (tertinggal, terdepan, terluar)," kata Sobirin.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved