Berita Pati
Ratusan Kader PKS Pati Gelar Aksi Flashmob Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Ratusan kader PKS Kabupaten Pati menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM.
Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: sujarwo
TRIBUNMURIA.COM, PATI - Ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pati menggelar aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Jumat 9 September 2022.
Dalam aksi yang mereka sebut flashmob ini, para kader partai berbaris di tepi Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Halte Puri, sambil membentangkan spanduk dan poster bertuliskan protes terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
"PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi! Jangan bikin rakyat tambah sengsara!" Begitu bunyi spanduk yang mereka bentangkan.
Ketua DPD PKS Pati, Narso, mengatakan bahwa dengan adanya aksi ini, diharapkan pemerintah dapat terketuk hatinya sehingga membatalkan kenaikan harga BBM.
Ia menilai, kebijakan pemerintah ini sangat membebani rakyat.

"Ini sebetulnya aksi flashmob dari teman-teman PKS Pati untuk menyerukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM," kata Narso pada TribunMuria.com.
Narso mengatakan, pihaknya menentang kebijakan ini karena kenaikan harga BBM justru terjadi saat harga minyak internasional turun.
Selain itu, lanjut Narso, kenaikan harga BBM justru terjadi saat masyarakat mulai bangkit pascapandemi Covid-19.
"Kalau mau adil sebetulnya ada mekanisme kenaikan harga BBM yang adil untuk masyarakat. Artinya ketika harga (minyak dunia) turun, maka harga (BBM di Indonesia) turun. Ketika harga naik, bisa disesuaikan. Ini kenyataannya kan tidak," jelas dia.
Menurut Narso, masyarakat saat ini dalam posisi serba salah.
Ia mengatakan, dahulu pada awal pandemi Covid-19, saat harga minyak dunia anjlok, harga BBM di tanah air tidak turun.
"Kenapa sekarang saat masyarakat mau bangkit malah subsidi dikurangi dan kemudian harga naik?" tanya anggota DPRD Pati ini retoris.
Menurut Narso, pengalihan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga tidak terlalu efektif.
Berdasarkan pengalaman, BLT terkadang tidak tepat sasaran.
"Kedua, hanya sebagian (masyarakat) yang tercover oleh BLT. Ketiga, itu hanya solusi sesaat. Hanya diberikan pada bulan September sampai Desember. Setelah itu masyarakat harus menanggung hidupnya sendiri," tandas Narso.
Atas dasar itulah pihaknya menolak keras kenaikan harga BBM. (*)