Berita Nasional

Pelengseran Suharso Monoarfa, Yasonna Terbitkan SK Kemenkumham Kepengurusan PPP Baru

Kemenkumham telah bergerak cepat mengesahkan kepengurusan  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepemimpinan Muhammad Mardiono.

Editor: m nur huda
Tangkapan layar
Suharso Monoarfa saat hadir dalam Workshop Anggota DPRD FPPP se Indonesia - Kemenkumham telah bergerak cepat mengesahkan kepengurusan  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepemimpinan Muhammad Mardiono. 

Ia mengeklaim tak ingin pergantian jabatan ketua umum itu lantas menimbulkan perpecahan dengan munculnya kubu Mardiono melawan kubu Suharso.

“Mestinya harus menjadi satu kembali di bawah kepemimpinan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono. Itu yang kita harapkan,” ujar Arsul ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Jumat malam.

Mardiono mengungkapkan hal serupa. Ia mendesak seluruh kader solid di bawah kepemimpinannya.

“Kepada seluruh jajaran, para kader PPP di seluruh Indonesia saya minta untuk kita merapatkan barisan,” sebut Mardiono dalam kesempatan yang sama.

“Kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menghadapi kerja-kerja politik dalam rangka untuk menghadapi Pemilu 2024,” paparnya.

Mardiono menegaskan siapapun pimpinannya, semua tetap bagian dari PPP.

“Kita bersatu padu, bergandeng tangan, satu garis komando untuk kita bekerja memasuki pada tahapan-tahapan Pemilu yang sudah kita mulai,” tandasnya.

Keanggotaan PPP yang kadung didaftarkan ke KPU RI rupanya bukan tak mungkin berubah dan berdampak pada kans partai tersebut pada Pemilu 2024.

Saat ini, daftar anggota PPP yang ada di tangan KPU merupakan keanggotaan ketika internal PPP belum berkonflik secara terbuka yang berujung pelengseran Suharso.

Pengamat kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini menganggap, dualisme yang terjadi dalam kisruh internal partai politik dapat membuat kader yang merasa bukan bagian dari salah satu kubu mengingkarinya status keanggotaannya.

Menurut dia, tak menutup kemungkinan, imbas keterbelahan PPP, banyak anggota partai itu membantah status kepengurusan dirinya karena berbeda kubu dengan kepengurusan yang terdaftar di KPU.

"Apakah kalau pengunduran (sebagai anggota PPP) itu terjadi di tengah jalan, KPU akan menganggap mereka anggota yang memenuhi syarat? Atau tidak memenuhi syarat?" kata Titi, Rabu (7/9/2022).

KPU memungkinkan terjadinya eksodus ini penetapan partai politik calon peserta Pemilu 2024 ditetapkan.

"Jika (anggota partai) yang bersangkutan tidak menginginkan menjadi anggota partai, bisa menyampaikan pengaduan," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com, Kamis (8/9/2022).

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved