John Wempi Wetipo Fokus Siapkan Transisi Daerah Otonomi Baru (2-Habis)

TRIBUNJATENG.COM - Dalam masa transisi daerah otonomi baru (DOB) Papua, pemerintah menyiapkan berbagai perangkat sembari menunggu terpilihnya gubernur definitif di pilkada serentak 2024.
Hal itu dikatakan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo di Kantor Tribun Network, Jakarta, Selasa (23/8).

“Langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana kita datangi menemui para bupati untuk menyiapkan pemerintah dalam masa transisi. Selama dua tahun ini kita siapkan sebelum ada pemilihan gubernur definitif dari hasil pemilu nanti,” ucap Wempi.

Berikut lanjutan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Wamendagri John Wempi Wetipo:

Tahapan apa yang dilakukan pemerintah pusat setelah disahkannya tiga provinsi baru?

Pada saat penetapan pengesahan undang-undang oleh DPR pada 30 Juni 2022, langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana kita datangi menemui para bupati untuk menyiapkan pemerintah dalam masa transisi.

Selama dua tahun ini kita siapkan sebelum ada pemilihan gubernur definitif dari hasil pemilu 2024.

Apa yang kita kerjakan selama dua tahun ke depan masa transisi?

Saya ingin menggali manfaat dari DOB terhadap masyarakat, kita juga mengecek pejabat gubernur yang akan dilantik itu bekerja di mana.

Kemudian perangkat-perangkatnya, itu yang sedang kita sinkronisasi data termasuk mutasi para pegawai.

Jadi satu DOB itu lebih kurang 1.000, berarti tiga DOB sebanyak 3.000 pekerja.

Kita harapkan ini input, antara Kemendagri dan kabupaten kota/provinsi ini switch dari tenaga ASN yang ada di sana.

Persentasenya 80 persen banding 20 persen, 80 orang asli Papua, 20 nya adalah dari luar yang ikut membantu dalam proses DOB ini.

Sebenarnya pemerintah sudah sangat memberikan ruang bagi masyarakat Papua agar meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Kalau menurut roadmap Pj Gubernur harus mulai ada kapan?

Kalau dalam jadwal paling lambat di akhir Oktober tahun ini. Kita harapkan itu karena Pj Gubernur itu akan ikut menyusun belanja APBD tahun 2023.

Kemudian ada persiapan untuk proses pembangunan infrastruktur dan administrasi.

Kita juga menggandeng kementerian/lembaga apa yang akan mereka kerjakan dalam pelaksanaan pemekaran DOB.

Ini partnernya siapa di dalam menyusun APBD?

Kalau sekarang belum ada, nanti hasil pemilu 2024 baru bisa mengisi kursi DPR yang baru. Itu akan terjadi. Untuk sementara masing-masing dari dapil itu ada.

Katakanlah dari dapil pegunungan dia akan ikut mengawasi roda penyelenggaraan pemerintah.

Jadi kalau Provinsi Papua Tengah itu nanti dapilnya dari Papua Tengah yang ada di DPR hari ini mengawasi proses anggaran pemerintahan.

Apa ada syarat khusus untuk mengisi Pj Gubernur misalnya orang Papua asli?

Kalau sampai hari ini tidak ada rujukan khusus karena Pj ini bukan pejabat definitif.Kalau pejabat definitif tidak ada ketentuan mutlak harus orang asli Papua.

Dengan demikian apa wisdomnya?

Memang ketentuannya Pj harus dari pejabat tinggi madya berarti setingkat eselon I.

Nah kalau sampai hari ini kita rujukannya ke Papua kita belum ada orang papua yang memenuhi pangkat ada di kementerian/lembaga.

Memang banyak aspirasi masyarakat yang masuk di Pj itu harus dari Papua termasuk tokoh masyarakat. Saya tidak tahu ke depannya dengan lex specialis tadi.

Boleh saya tafsirkan bahwa tiga provinsi baru ini nantinya akan ikut dalam pemilu 2024? Apa yang harus disiapkan?

Setelah disahkan menjadi Undang-undang saya langsung menemui Ketua KPUD, beliau sampaikan nantinya tiga DOB akan ikut pilkada serentak. Jadi yang tadinya Papua 1 dapil, ada tambahan dua dapil, ditambah yang induk jadi empat dapil.

Kalau pembagiannya kita masing-masing tiga kursi berarti berarti adanya tiga DOB menjadi tambahan 12 kursi. Dengan demikian wilayah Papua Tengah sendiri, Papua pegunungan sendiri, dan Papua Selatan.

Dari yang tadinya jatah kursi ke Senayan 10 kursi, kini menjadi 12 kursi. (Tribun Network/Reynas Abdila)