Berita Sragen

Demokrat Sragen Tolak Kenaikan BBM, Sebut Perekonomian Belum Pulih Pasca Pandemi Covid-19

Kenaikan harga BBM dinilai DPC Partai Demokrat kurang tepat dan seharusnya tidak.

Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Mahfira Putri Maulani
Ketua DPC Partai Demokrat Sragen, Budiono Rahmadi ketika ditemui di kantor DPC Partai Demokrat 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kurang tepat dan seharusnya tidak dilakukan.

Ketua DPC Partai Demokrat, Budiono Rahmadi menolak dengan tegas kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Dirinya menilai saat ini perekonomian masyarakat belum pulih paska Covid-19.

"Sangat disayangkan ya dari partai Demokrat tegas menolak kenaikan BBM. saat ini belum pas kalau pemerintah menaikkan atau mengurangi subsidi BBM."

"Ekonomi paska pandemi belum begitu pulih," kata Budiono atau Mas Bro sapaan akrabnya ketika ditemui Tribunjateng di kantor DPC Partai Demokrat.

Kenaikan ini dikatakan akan membawa dampak yang signifikan kepada masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah seperti pedagang, ojek online, kuli bangunan, pelayan toko dan masih banyak lagi.

Adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada masyarakat dikatakan Mas Bro belum mewakili semua masyarakat yang terkena imbasnya.

Budiono melanjutkan adanya kenaikan BBM juga belum disertai gaji yang naik. Terlebih para UKM, penjaga toko dimana toko yang belum masuk di dinas ketenagakerjaan

"ASN, pekerja di perusahaan nasional mungkin bisa segera naik penyesuaian gaji tapi ingat saudara kita banyak kerja di UKM, pasar, gajinya saja belum UMR ketika ada kenaikan ini operasionalnya jelas meningkat."

"Padahal untuk menaikkan gaji secara badan usaha belum masuk di dinas ketenagakerjaan. Interpretasi pemerintah tidak sampai ke situ," terangnya.

Dia melanjutkan standar gaji tidaklah sama. Dalam hal ini, pemerintah harusnya juga menaikkan gaji meskipun tidak langsung banyak atau menambah penerima BLT.

Menurutnya, penambahan jumlah penerima BLT harus dilakukan riset yang melibatkan akademisi. Karena jika hanya mengendalikan birokrasi datanya masih tumpang tindih.

"Kebijakan harus ada azas keadilan, karena jika sudut pandangnya kenaikan BBM berpengaruh pada konsumsi BBM orang yang mamakai transportasi ternyata tidak pas karena berefek ke produk yang lain," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved