Berita Nasional

Duet Prabowo-Jokowi Pilpres 2024, Pengamat: Potensi Hidupkan Polarisasi, dan Belum Tentu Menang

Menyambut perhalatan Pemilihan Presiden (Pilpres 2024) sejumlah partai politik mulai membangun kerjasama berupa koalisi parpol.

Editor: m nur huda
Agus Suparto/IST
Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto - Duet Prabowo-Jokowi Pilpres 2024, Pengamat: Potensi Hidupkan Polarisasi, dan Belum Tentu Menang 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menyambut perhalatan Pemilihan Presiden (Pilpres 2024) sejumlah partai politik mulai membangun kerjasama berupa koalisi parpol.

Namun, di tengah hiruk pikuk politik menyambut Pilpres 2024, muncul usulan untuk menduetkan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana, Jokowi diusulkan menjadi Cawapres mendampingi Prabowo.

Usulan itu bahkan sudah digaungkan oleh sejumlah kalangan serta relawan pendukung Prabowo-Jokowi

Apalagi, berdasarkan aturan di Mahkamah Konstitusi (MK) tak ada larangan jika presiden yang sudah menjabat selama dua periode, kembali maju sebagai Cawapres di Pemilu.

Tentu, wacana menduetkan Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024 akan mendapat respons dari sejumlah kalangan.

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, memang tidak ada aturan yang melarang soal presiden yang menjabat dua periode, maju kembali sebagai Cawapres. Namun, Dedi menyoroti bahwa wibawa Jokowi akan terganggu, termasuk elit-elit parpol lain.

"Sekaligus wibawa tokoh elit politik dan partai politik, karena kita tidak kekurangan tokoh sekaligus pemilih yang masih loyal," kata Dedi kepada Tribun Network, Selasa (13/9).

Deni menilai, dalam sisi politis, wacana majunya Prabowo-Jokowi akan mempertajam polarisasi di masyarakat.

Karena loyalitas dan gerakan politik relawan dua tokoh ini cukup agresif. Termasuk juga sebaliknya kelompok kontra keduanya juga sama kuatnya.

"Sehingga potensi menghidupkan kembali konflik di masyarakat, dan belum tentu menang," jelasnya.

Sebelumnya, dalam peryataan kepada wartawan, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyatakan, presiden yang sudah menjabat dua periode bisa kembali ikut kontestasi Pilpres sebagai calon wakil presiden untuk periode berikutnya.

Fajar menyebut, tak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Namun, jika presiden dua periode ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya, hal itu masuk wilayah etika politik. (tribun network/yuda/tribun jateng cetak).

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved