Sulit Dapat BBM, Nelayan Semarang Pilih Transaksi Lewat Calo

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat nelayan kecil di Semarang semakin sengsara.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Tengah Slamet Ari Nugroho menyatakan, adanya kenaikan harga BBM ini menjadikan pengeluaran bagi para nelayan semakin tinggi bahkan lebih tinggi dari penyesuaian harga dari pemerintah.

Sebab menurutnya, masih banyak nelayan yang sejauh ini membeli BBM di calo ataupun penjual ecer sehingga tentu saja sangat memberikan dampak bagi mereka.

"Dampak kenaikan harga BBM subsidi terutama solar ini memang sangat dirasa bagi para nelayan," ujar dia.

Baca juga: HNSI Jateng: Tidak Sedikit Nelayan Terpaksa Beli BBM ke Tengkulak Akibat Susah Dapat yang Subsidi

"Bahkan sebelum solar naik pun, kami nelayan memperoleh solar dengan harga yang relatif lebih tinggi dari harga yang ditentukan pemerintah lewat BBM subsidi," ujarnya.

"Itu karena banyak nelayan di Semarang ini belum bisa mengakses bahan bakar bersubsidi," kata Ari dihubungi tribunjateng.com, Jumat (16/9/2022).

Ari menyebutkan, memang, para nelayan yang ingin mendapat BBM sesuai harga yang diberlakukan bisa mendapat surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Namun kata dia, permasalahan lain dialami para nelayan yakni jarak menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang dirasa cukup jauh.

Hal itu membuat para nelayan bimbang dan sebagian tak mengurus surat rekomendasi sebab dirasa sama saja ketika membeli ke SPBUN.

Mereka akhirnya terpaksa membeli solar di penjual ecer dengan harga Rp 8.000 per liter.

"Belum ada SPBN di basis perkampungan nelayan. Mereka kesulitan mengakses bahan bakar itu sampai ke Kaligawe dan Mangkang, ada yang 4,5 kilometer bahkan lebih. Itu pun tidak menjamin mereka mendapat bahan bakar.

Prioritasnya masih umum, bukan khusus nelayan sehingga mereka antre dengan mobil-mobil umum.

Sementara kalau dihitung-hitung, mendingan mereka beli di dekat rumah baik pengecer maupun bakul karena tidak kesulitan dan tidak perlu pakai surat rekomendasi," kiranya.

Lebih lanjut, Ari meminta agar pemerintah daerah maupun pusat bisa menyediakan sarana dan prasaran sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Nelayan nomor 7 Tahun 2016.

"Jadi SPBUN harus ditegakkan di kampung nelayan agar nelayan tidak kejauhan membeli BBM," pintanya.