Berita Semarang

PKS Minta Pemkot Tidak Bebani Masyarakat dengan Kenaikan Pajak

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) tidak membebani masyarakat

Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: rival al manaf
Dok Humas PKS Kota Semarang 
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Semarang Suharsono 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) tidak membebani masyarakat dengan kenaikan pajak. 

Hal itu disampaikan oleh Fraksi PKS DPRD Kota Semarang usai pembahasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2022. 

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Semarang Suharsono memaparkan, tren peningkatan pendapatan pemerintah kota mayoritas dilakukan dengan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Pihaknya tidak ingin hal itu dilakukan karena bisa membebani masyarakat. 

"Jangan bebani masyarakat dengan kenaikan pajak karena tren peningkatan pendapatan pemerintah kota mayoritas dengan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," kata Suharsono, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9/2022). 

Lebih lanjut, dia mengatakan, dalam anggaran perubahan APBD 2022 sudah terlihat turunnya pendapatan. Persentase terbesar berasal dari penurunan capaian pajak PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). 

Di sisi lain, menyikapi kondisi perekonomian nasional, dis menegaskan, PKS tetap meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

Sementara, untuk menyiasati kenaikan harga BBM tersebut, Fraksi PKS juga meminta Pemkot Semarang untuk menyediakan anggaran perubahan. 

Menurut Suharsono, kondisi ekonomi pasca pandemi yang baru mulai bangkit ditambah dengan kenaikan harga BBM subsidi, sehingga daya beli masyarakat akan rendah. 

"Apalagi harga-harga kebutuhan pokok mulai naik signifikan. Oleh karenanya harus disediakan anggaran perubahan untuk penanggulangan kenaikan inflasi daerah," tuturnya. 

Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, Pemerintah Kota Semarang berupaya menekan laju inflasi dampak naiknya harga BBM. Pemkot mulai menggeser anggaran sebesar dua persen untuk berbagai program yang dapat menekan laju inflasi. 

"Programnya macam-macam, boleh subsidi tiket BRT, peruntukan seperti bantuan langsung tunai, boleh juga pembelian sembako dibagikan ke masyarakat," urai Hendi, sapaannya, Kamis (15/9/2022). 

Menurutnya, seluruh pihak saat ini tengah mendorong agar tidak terjadi laju inflasi yang tinggi di daerah masing-masing, terutama Kota Semarang. 

Program-program tersebut juga sudah mulai dilakukan di ibu Kota Jawa Tengah. Hendi menyebut, tarif BRT Trans Semarang tidak dinaikkan merupakan bagian dari menekan laju inflasi. Selai itu, Pemerintah Kota Semarang juga tengah menyiapkan sembako dalam jumlah banyak untuk didistribusikan kepada masyarakat terutama yang terdampak naiknya BBM, misalnya ojek online, ojek konvensional, nelayan, dan seluruh pelaku usaha yang memakai BBM. Dia memastikan, bantuan-bantuan yang disiapkan pemerintah tepat sasaran sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan makanan dengan mudah dan murah. (eyf)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved