Waspada Lapak Togel Buka Lagi, Muhammadiyah Galang Pengawasan Ketua RT RW

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah AM Jumai menggalang ketua RT dan RW di Kota Semarang untuk ikut aktif mengawasi lapak togel di wilayah mereka.

Hal itu menyusul kemungkinan lapak togel darat beroperasi kembali di tengah merendamnya geliat polisi dalam memberantas penyakit masyarakat. 

"Ketua RT dan RW posisinya strategis karena sebagai  garda terdepan benteng pintu masuk adanya perjudian dan penyakit masyarakat lainnya," katanya kepada Tribunjateng.com, Sabtu (17/9/2022).

Pihaknya meminta, ketua RT dan Ketua RW sebagai penentu kebijakan wilayah dapat menolak praktik judi togel di masing-masing wilayahnya.

Mereka sebagai garda terdepan dalam pencegahan judi togel di masyarakat memiliki kekuatan untuk menolak.

Semisal ketua RT dan RW pasif maka praktik judi togel dapat leluasa dan sebaliknya.

"Ketua RT dan RW memiliki kekuasaan di bawah. Mereka  memiliki kekuatan untuk menolak," jelasnya.

Di samping itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan para tokoh termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika memberikan khutbah di masjid pengajian, hendaknya menyisipkan penolakan terhadap judi di masyarakat.

Ia juga telah menyodorkan data ke Kapolda dan Kapolrestabes yang menyatakan terimakasih terhadap data lapak togel yang diberikan.

"Mudah-mudahan pengawasan dan penindakan dilakukan betul di lapangan," ungkapnya.

Pantauan pihaknya di lapangan, sampai saat ini judi togel masih tiarap karena mengindahkan imbauan dari polisi. 

Kendati judi online masih bebas beroperasi.

"Kami harapkan Kominfo turut mendukung pemberantasan judi online," terangnya.

Ia mengatakan, jangan sampai isu-isu aktual seperti naiknya harga BBM, isu 'gerombolan' dan isu hangat lainnya, menutup komitmen kapolri dalam pemberantasan penyakit masyarakat.

Kapolri ,Kapolda hingga Kapolres harus tetap memberantas penyakit masyarakat terutama judi.

Hal itu demi menjaga kepercayaan publik kepada kepolisian maka segala bentuk intruksi atau perintah Kapolri terkait pemberantasan perjudian harus dikawal hingga tuntas 

"Pemberantasan judi adalah hal yang harus ditindaklanjuti hingga sampai tingkat bawah," katanya.

Terpisah, Pakar Kriminologi Universitas Diponegoro Budi Wicaksono mengatakan, judi togel selayaknya judi lain akan tetap dapat beroperasi lagi di kota Semarang lantaran proses melakukannya sangat sederhana dan mudah baik skala besar maupun kecil.

Sebab konon judi seperti juga pelacuran sudah ada sejak adanya masyarakat, dan itu juga sudah terbukti di mana pun sampai saat ini. 

Memang jika semua anggota masyarakatnya yang di Semarang menghendaki bisa dicegah kemunculannya.

"Meskipun saat ini mekanisme dan sistem pencegahannya lebih banyak diserahkan kepada Polri," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com.

Kendati demikian, pihaknya pernah meneliti  dari data proses sejarah banyak ketidakberhasilannya juga dan ini pun sudah pasti jadi terkait dengan kinerja Polrinya tersebut.

Masyarakat sudah mahfum jika pemberantasan dengan penggerebegan judi sabung ayam misalnya, hampir selalu gagal karena tindakan tersebut sudah dibocorkan dulu oleh orang dalam dengan cara dan konteks apapun.

Ia mencontohkan, dahulu di Semarang ada tempat untuk judi yang di depan orang naik turun bus dari dan keluar kota. 

"Saya laporkan hal itu supaya ditutup, kepada Kapolrestabes waktu itu, yang kebetulan saya kenal sangat baik dan kalau tidak salah juga mantan taruna saya di awal-awal berdirinya Akpol. Namun setelah itu ternyata judi itu tetap ada atau berjalan," katanya.

Selepas ditelusuri,  ternyata fungsi-fungsi  tertentu di Polrestabes dan bahkan ke Polsek setempat, ternyata tidak pernah ada instruksi dari atas atau Kapolrestabes untuk menutupnya. 

Sementara itu togel sempat berhenti di Jateng ketika Kapoldanya kalau tidak salah Chairul Rasyid, yang sebelumnya pernah menjabat Wagub Akpol. 

Dalam berbagai kesempatan  Chairul Rasyid ketika itu menyatakan judi atau togel hilang lantaran tidak mau menerima setoran.

Artinya di samping naluri untuk berjudi hampir akan selalu ada bagi orang-orang yang pernah melakukan dan menyukainya.

Lebih dari itu,  kebanyakan anggota masyarakat bersikap permisif. 

"Apalagi kurang keseriusan, kurang ketegasan bahkan kurang kemampuan yang memburukkan kinerja Polri itulah yang membuat judi, utamanya togel itu bisa merebak kembali di Semarang," terangnya.

Menurutnya, terkait judi togel bisa berhenti serentak dan kompak sekiranya semua orang awam yang mau memperhatikan agak serius, juga akan mengetahui sebabnya apa. 

Yakni ada semacam gentle agreement melalui bentuk apa pun dikalangan perjudian itu untuk menghentikannya .

Hal itu pasti akan sangat mudah dilakukan, sebab hubungan di antara mereka yang sudah barang tentu sudah lama terjalin dan saling menguntungkan agar dapat tetap bisa berjalan langgeng atau pun setidaknya bisa berjalan lagi dengan adanya perjudian.

Sebetulnya pola-pola semacam itu juga terjadi di kalangan sopir-sopir truk pengangkut pasir Muntilan yang mengatakan bahwa pungutan resmi dan liar saat ini menyulitkan mereka.

Namun mereka juga tidak akan ditindak bahkan meskipun muatannya berlebih melampaui batas daya angkut truknya yang diijinkan agar bisa tetap mendapatkan keuntungan, karena sudah ada (istilah) "atensi" dari pihak yang berwajib. 

"Lucunya itu pun dikaitkan dengan setelah adanya kasus Ferdi Sambo," ungkapnya.

Ia melanjutkan, jelas sesuai dengan tugasnya sebagai garda terdepan untuk memberantas perjudian di masyarakat, maka Polri benar-benar baik secara korps/instansional maupun secara individu.

Polisi harus tidak mentolerir segala bentuk upaya pelaksanaan judi togel  tersebut alias harus memberantasnya dan mencegah terjadinya dengan menangkap si pelaku dan memasukkannya ke mekanisme SPP (Sistem Peradilan Pidana) untuk diadili dan dijatuhi pidana seberat-beratnya.

Hal itu supaya  tidak mengulangi perbuatannya lagi. 

"Seandainya ketika didapati anggota Polri yang justru secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan terjadinya judi togel lagi,

Maka dia harus ditindak tegas dan dihukum atas pelanggaran kode etik kepolisian dan bahkan hukum pidana," tandasnya. (Iwn)