Tekan Inflasi, Yulian Akbar Minta TPID Kendalikan Harga Komoditas

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar meminta kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan harga komoditas, terutama kebutuhan pokok, untuk menekan inflasi, menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pekalongan untuk melakukan pemantauan terhadap harga-harga berbagai komoditas dan barang di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Pekalongan.

"Bagaimana TPID ini mengelola harga jangan sampai melonjak naik. Selain itu, sepuluh pasar tradisional kita, saya minta Disperindag untuk selalu pro aktif menjaga, mengecek ketersediaan dan keterjangkauan harga. Karena inflasi sudah didepan mata," ujarnya.

Baca juga: Tekan Inflasi, Dewan Sarankan Pemkot Semarang Siapkan Penanganan Lain Disamping Pemberian BLT

"Tinggal kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak sampai stagflasi. Tiga bulan ini kita fokus," kata Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar dalam pembukaan dan menjadi keynote speaker rapat koordinasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Rakorkab Regsosek) Kabupaten Pekalongan, di Hotel KHAS Pekalongan, Rabu (21/9/2022).

Menurut sekda, regsosek momentumnya tepat karena dilaksanakan pada saat kenaikan harga BBM dan juga bertepatan dengan fokus pemerintah pusat yang berusaha untuk menekan angka inflasi yang akhir-akhir ini menghawatirkan di berbagai daerah.

"Naiknya harga BBM, menyebabkan kenaikan harga berbagai macam barang. Perlu kita atur sebaik-baiknya bagaimana kita mengendalikan inflasi di level daerah," ujarnya.

Kemudian, upaya antisipasi dampak kenaikan harga BBM Pemkab Pekalongan telah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada para sopir angkutan umum, ojek, dan nelayan di Kabupaten Pekalongan.

Baca juga: Ganjar Dorong Daerah di Wilayah Perbatasan Kerja Sama Kendalikan Inflasi

Dikatakannya, pemerintah pusat telah memerintahkan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran minimal 2 persen dari dana transfer umum DAU dan Dana Bagi Hasil.

"Angkanya di Kabupaten Pekalongan yaitu sekitar Rp 4,45 Miliar. Kita akan fokuskan untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM maupun inflasi."

"Kita siapkan dan program-program bantuan sosial kita luncurkan secara lokal," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekda Akbar juga menyampaikan mengenai angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan yang naik beberapa tahun kebelakang akibat pandemi Covid-19.

"Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem kita cukup tinggi. Saya kira perlu menjadi catatan bersama dan kemungkian akan meningkat setelah kenaikan harga BBM."

"Untuk itu kepada para camat agar dapat mempersiapkan dan mengantisipasi," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Siti Mardiyah dalam sambutannya menyampaikan, regsosek dilaksanakan karena masih terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup keseluruhan penduduk, masih lemahnya kontrol terhadap standar kualitas data, serta data update program yang masih bersifat sektoral.

"Regsosek diharapkan, dapat mewujudkan suatu sistem dan basis data seluruh penduduk Indonesia yang dapat menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Siti mengungkapkan, pendataan awal regsosek rencananya akan dilakukan selama 2 tahun yakni tahun 2022-2023.

"Pendataan regsosek di Kabupaten Pekalongan akan dilaksanakan di 19 Kecamatan yang terdiri dari 285 desa dan kelurahan dan 5.368 satuan lingkungan setempat atau RT atau RW," ungkapnya. (Dro)