Berita Pekalongan

Tekan Inflasi, Yulian Akbar Minta TPID Kendalikan Harga Komoditas

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan harga komoditas, terutama kebutuhan pokok.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: raka f pujangga
Dok Prokompim Kabupaten Pekalongan
Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar saat mengahadiri rapat koordinasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Rakorkab Regsosek) Kabupaten Pekalongan, di Hotel KHAS Pekalongan, Rabu (21/9/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar meminta kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan harga komoditas, terutama kebutuhan pokok, untuk menekan inflasi, menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pekalongan untuk melakukan pemantauan terhadap harga-harga berbagai komoditas dan barang di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Pekalongan.

"Bagaimana TPID ini mengelola harga jangan sampai melonjak naik. Selain itu, sepuluh pasar tradisional kita, saya minta Disperindag untuk selalu pro aktif menjaga, mengecek ketersediaan dan keterjangkauan harga. Karena inflasi sudah didepan mata," ujarnya.

Baca juga: Tekan Inflasi, Dewan Sarankan Pemkot Semarang Siapkan Penanganan Lain Disamping Pemberian BLT

"Tinggal kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak sampai stagflasi. Tiga bulan ini kita fokus," kata Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar dalam pembukaan dan menjadi keynote speaker rapat koordinasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Rakorkab Regsosek) Kabupaten Pekalongan, di Hotel KHAS Pekalongan, Rabu (21/9/2022).

Menurut sekda, regsosek momentumnya tepat karena dilaksanakan pada saat kenaikan harga BBM dan juga bertepatan dengan fokus pemerintah pusat yang berusaha untuk menekan angka inflasi yang akhir-akhir ini menghawatirkan di berbagai daerah.

"Naiknya harga BBM, menyebabkan kenaikan harga berbagai macam barang. Perlu kita atur sebaik-baiknya bagaimana kita mengendalikan inflasi di level daerah," ujarnya.

Kemudian, upaya antisipasi dampak kenaikan harga BBM Pemkab Pekalongan telah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada para sopir angkutan umum, ojek, dan nelayan di Kabupaten Pekalongan.

Baca juga: Ganjar Dorong Daerah di Wilayah Perbatasan Kerja Sama Kendalikan Inflasi

Dikatakannya, pemerintah pusat telah memerintahkan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran minimal 2 persen dari dana transfer umum DAU dan Dana Bagi Hasil.

"Angkanya di Kabupaten Pekalongan yaitu sekitar Rp 4,45 Miliar. Kita akan fokuskan untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM maupun inflasi."

"Kita siapkan dan program-program bantuan sosial kita luncurkan secara lokal," imbuhnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved