HUT Kabupaten Kudus

Pemkab Kudus Alokasikan Rp 3 Miliar untuk MPP

Pemkab Kudus menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar dari APBD Perubahan 2022.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Rifqi Gozali
Warga melintas di depan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Kudus, Rabu (21/9/2022) 

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar dari APBD Perubahan 2022. Anggaran sebesar itu untuk pembangunan lantai tiga Mal Pelayanan Publik (MPP).

Pelaksanaan pembangunan lantai tiga akan berlangsung setelah APBD Perubahan ditetapkan. Saat ini MPP yang terletak di kompleks sekretariat daerah atau pendopo baru terdapat dua lantai.

Di gedung tersebut kini telah terdapat 24 instansi yang membuka layanan. Masing-masing yakni layanan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kudus, dinas provinsi, lembaga vertikal milik negara, dan badan usaha milik negara maupun daerah.

Jika ditotal, MPP Kudus mampu memberikan layanan sebanyak 387 jenis layanan. Ke depan, pemerintah kabupaten akan meningkatkan jenis layanan yang ada di MPP. Utamanya layanan yang berkaitan dengan perizinan. Selain memberikan kemudahan bagi warga keberadaan MPP bertujuan memudahkan bagi para investor untuk menanamkan modal di Kudus dan meningkatkan iklim usaha di Kota Kretek.

Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, selain menambah lantai pada bangunan MPP, anggaran sebesar Rp 3 miliar akan digunakan untuk pembelian genset untuk keperluan operasional MPP.

"Semula kami juga anggarkan untuk beli lift, tapi harus order dulu. Kira-kira anggaran untuk lift sebesar Rp 900 juta," kata HM Hartopo.

Dengan dibangunnya lantai tiga MPP, Hartopo berharap pelayanan MPP Kudus bisa semakin baik. Jumlah layanan masyarakat yang ada di sana juga diharapkan bisa bertambah.

Diketahui MPP Kudus telah hadir sejak enam bulan lalu. Peluncuran oleh Bupati Kudus dilakukan pada 21 Maret 2022. Dengan adanya layanan terintegrasi di MPP, kata Hartopo, warga Kudus lebih mudah dalam mengurus sejumlah hal.

"Mal pelayanan publik ini punya layanan yang lumayan lengkap. Masyarakat semakin mudah mengakses berbagai layanan dalam satu gedung," kata Hartopo.

Hartopo menuturkan, mimpi Kudus untuk memiliki MPP harusnya bisa terealisasi pada 2020. Hanya saja saat itu pembangunannya terhambat karena alokasi anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 dengan dasar refocusing anggaran. (*)

 

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved