Lukas Enembe Pastikan Tak Hadiri Panggilan KPK Kedua Kali Hari Ini dengan Alasan Sakit

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening memastikan kliennya tak bisa datang memenuhi panggilan penyidik KPK yang akan digelar hari ini, Senin (26/9/2022).

Sebagaimana diketahui, Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi Rp 1 miliar terkait APBD Papua.

Lukas Enembe sebelumnya dipanggil menghadiri pemeriksaan pada 12 September 2022.

Tetapi, Gubernur Papua itu absen. KPK kemudian kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lukas pada Senin ini. Surat panggilan kedua telah dilayangkan pekan lalu.

Baca juga: Inilah 3 Lokasi Judi Kasino Favorit Lukas Enembe yang Ada di 3 Negara

"Iya (Lukas dipanggil hari ini). Sejauh ini, sesuai agenda sebagaimana surat panggilan yang sudah kami kirimkan dan diterima oleh tersangka maupun PH (penasehat hukum) nya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (24/9/2022).

Sementara itu, kuasa hukum Lukas Enembe menyebut kliennya tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena alasan kesehatan.

Lukas disebut menderita stroke untuk kedua kalinya, gula, ginjal, dan lainnya. Pada Selasa (21/9/2022) lalu, kuasa hukum Lukas, Aloysius Renwarin mengatakan kliennya kemungkinan tidak bisa memenuhi panggilan KPK.

"Beliau masih keadaan sakit kemungkinan tidak akan hadir, yang jelas beliau masih sakit," kata Aloysius.

Kemudian, dihubungi pada Minggu (25/9/2022) malam, kuasa hukum Lukas Enembe lainnya Stefanus Roy Rening memastikan kliennya tak bisa datang menemui penyidik.

Pihak pengacara dan Juru Bicara Gubernur Papua akan mengumumkan kondisi kesehatan Lukas Enembe di kantor Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Setelah itu, mereka akan bertolak ke KPK.

"Ya seperti itu, kondisi bapak tidak sehat sehigga dipastikan besok tidak bisa datang," ujar Stefanus.

Lokasi Favorit Judi Kasino Lukas Enembe

Gubernur Papua, Lukas Enembe memiliki tiga lokasi judi favorit yang ada di tiga negara di Asia. Antaralain di Malaysia, Filipina, dan Singapura.

Hal itu diungkapkan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman e.