Mahfud MD Sebut Hakim Agung Lain yang Terlibat Kasus Agung Sudrajad: Harus Diusut

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap hakim Agung Sudrajad Dimyati, serta pihak diduga pemberi suap yaitu Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, masih berbuntut panjang.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, dalam kasus itu penyidik menetapkan Sudrajad dan sejumlah pegawai MA sebagai tersangka dari hasil OTT di Jakarta, Bekasi, dan Semarang.

Para pegawai MA yang turut jadi tersangka adalah Panitera Pengganti Mahkamah Agung Elly Tri Pangestu, 2 pegawai negeri sipil (PNS) pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta 2 PNS MA Albasri dan Redi.

Pihak swasta selain Eko dan Parera, juga Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur KSP Intidana (ID).

Dari pemeriksaan para tersangka setelah OTT, Sudrajad diduga menerima suap sebesar Rp 800 juta supaya membuat putusan kasasi yang menetapkan Koperasi Simpan Pinjam Intidana pailit.

Yosep dan Eko diduga memberikan uang sebesar 202.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 2,2 miliar. Namun saat OTT hanya ditemukan uang 205.000 dolar Singapura dan Rp 50 juta.

Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan hakim agung yang terseret OTT KPK bisa jadi lebih dari satu orang.

“Ada hakim agung yang katanya terlibat kalau enggak salah dua, itu harus diusut, dan hukumannya harus berat juga,” ujar Mahfud di Malang, Jawa Timur, Sabtu (24/9/2022).

Kini Sudrajat Dimyati telah ditahan dan diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menganggap bahwa fenomena mafia peradilan ini "sudah menjadi rahasia umum".

"Jika mau diselami lebih dalam, kita akan melihat jumlah kasus yang lebih besar," kata Feri.

"Menurut saya, apa yang terjadi dengan kasus penangkapan OTT hakim dan pegawai Mahkamah Agung beserta para lawyer (yang memberi suap) ini sebenarnya adalah fenomena gunung es," imbuh dia.

Feri mengungkapkan, bahkan jika investigasi atas mafia peradilan ini dilakukan lebih jauh, tak tertutup kemungkinan bakal terdapat "fakta-fakta yang lebih menakutkan" ketimbang yang terjadi dalam OTT KPK Rabu malam.

Fakta-fakta yang lebih menakutkan itu, menurut dia, adalah permainan perkara di peradilan.